Pelantikan DPR Nginap di Hotel, Krisna Mukti: Jangan Lebay, Deh  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 1 Oktober 2014 08:54 WIB

Krisna Mukti. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq Faqieh, menilai fasilitas yang diberikan negara kepada dirinya terlalu berlebihan. Para anggota DPR itu diinapkan di dua hotel berbintang, yakni Gran Melia dan Hotel Sultan.

"Seharusnya kami semua bisa belajar hidup sederhana," kata Kang Maman, sapaan akrabnya saat ditemui di Gran Melia pada Selasa, 30 September 2014. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat, ini merasa pemakaian hotel berbintang untuk pelantikan wakil rakyat tak mencerminkan konstituennya. (Baca: 4.300 Polisi Jaga Pelantikan Anggota DPR)

Anggota DPR terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN), Desi Ratnasari, menilai fasilitas bagi dirinya sudah wajar. "Kan, sudah dianggarkan KPU. Saya kira ini efisien, kok," kata dia singkat. (Baca: Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?)

Senada dengan Desi Ratnasari, anggota DPR dari PKB, Krisna Mukti, juga menganggap fasilitas itu wajar. Menurut dia, artis-artis yang ikut serta dalam kampanye juga diinapkan di hotel bintang lima. "Jadi, jangan lebay, deh," katanya. (Baca: Persiapan Ade Rezki Pimpin Pelantikan Anggota DPR)

Komisi Pemilihan Umum menginapkan 560 anggota DPR terpilih di dua hotel berbeda. Untuk calon dari Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura diinapkan di Hotel Gran Melia. Sedang di Hotel Sultan terdapat calon terpilih dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

13 menit lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya