Puan Maharani Kecewa Pilkada Langsung Dihentikan

Reporter

Jumat, 26 September 2014 06:38 WIB

Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 September 2014. ANTARA/Ismar Patrizki

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, mengaku sedih dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. "Ini kemunduran demokrasi, silakan masyarakat nilai sendiri," kata Puan kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat dini hari, 26 September 2014.

Fraksi PAN, PPP, PKS, Golkar, dan Gerindra memenangkan voting pengesahan RUU Pilkada. Walhasil DPR mengesahkan penghapusan pemilihan umum kepala daerah langsung. Sebagai gantinya, pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh DPRD.(Baca : RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan).

Puan mengatakan fraksi PDIP, PKB, dan Hanura sudah berusaha maksimal menjaga pelaksanaan pilkada langsung. Mulanya, dia sempat optimis bisa menggagalkan usulan RUU dari pemerintah tersebut dengan sokongan Fraksi Demokrat.

Fraksi tersebut menjadi penentu karena saat rapat memiliki 129 suara. Sayangnya, Fraksi Demokrat memilih untuk walk out karena aspirasi mereka tentang pilkada lansung dengan 10 syarat ditolak.

Puan pun mengaku, kecewa dengan sikap Fraksi Demokrat yang tidak jelas. Musababnya setelah Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura setuju dengan pemikiran Demokrat, fraksi partai tersebut memilih untuk meninggalkan lokasi rapat paripurna.

"Akhir-akhir ini sudah tak ada lagi etika dalam berpolitik," kata dia.
"Yang jelas masyarakat sudah tahu mana saja yang berupaya menjaga demokrasi, mana uang bukan, dan mana pihak yang tak bisa tentukan sikap."(Baca : Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut)

Sebelumnya berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, seperti PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara.

Dari fraksi Demokrat yang saat itu membawa 129 anggota DPR memilih untuk 'walk out'. Namun enam politikus Partai Demokrat memutuskan untuk menyelesaikan rapat dengan memilih pilkada langsung. Mereka adalah Hayono Isman, Ignatius Mulyono, I Gede Pasek Suardka, Edi Sadeli, Hari Wicaksono dan Lim Swi Kiang.

INDRA WIJAYA



Berita Terpopuler
RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan
Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah
Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237
LBH Jakarta: Ahok Bisa Laporkan FPI

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

8 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya