Kendaraan taktis Baracuda yang menjemput AKBP Idha Endri Prastion dan Brigadir MH Harahap, bergerak keluar dari Bandara Supadio, Kalbar, 10 September 2014. Brigadir MH Harahap akan diperiksa mengenai motif kepergiannya ke Kuching tanpa ijin atasan. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
TEMPO.CO, Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menunda sidang Kode Etik Kepolisian terhadap Ajun Komisaris Besar (AKBP) Idha Endri Prastiono yang dijadwalkan, Rabu, 24 September 2014. Sebab, atasan AKBP Idha Endri, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Polda Kalimantan Barat Kombes Andi Musa, mengikuti tes Sespati lanjutan di Jakarta.
"Tapi semua berkas sudah lengkap. Kita akan laksanakan minggu depan," kata Kepala Polda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto di Pontianak, Rabu, 24 September 2014. (Baca juga: AKBP Idha Endri Jalani Sidang Etik Hari Ini)
Arief mengatakan, selain sidang Komisi Kode Etik Kepolisian, Idha Endri akan menjalani sidang disiplin. Sidang Kode Etik dijadwalkan digelar 30 September. Arief berharap sidang tersebut bisa digelar agar proses hukum terhadap AKBP Idha Endri semakin cepat bergulir. (Baca juga: Komisi Hukum Tanya Kasus Idha di Polda Kalbar)
Arief menambahkan, penahanan tersangka Idha tetap dilakukan di sel Markas Polda Kalimantan Barat guna memudahkan penyidikan, walau berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Kalbar. "Selain itu, fasilitas Rutan Klas IIA Pontianak juga belum ada fasilitas untuk penahanan aparat Polri," ungkap Arief.
AKBP Idha Endri ditetapkan sebagai tersangka setelah pada 16 November 2013, tim Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, menetapkan Ling Chee Luk dan Chin Kui Zen sebagai tersangka narkoba dengan barang bukti narkoba 468 gram yang seharusnya satu kilogram. Penyidik dalam kasus itu, AKP Sunardi (bawahan AKBP Idha Endri) menyebutkan terjadi pengurangan barang bukti setengah kilogram.
Tim Khusus Polda Kalimantan Barat, menahan sebuah mobil Mercedes Benz C 200 dengan nomor polisi B-8000-SD yang parkir di rumah AKBP Idha Endri di Jalan Parit Haji Husein I.
Arief mengungkapkan tindakan AKBP Idha diklasifikasi dalam tindak pidana korupsi. Tersangka Idha dapat diancam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan subsider Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
