Warga Kampung Neglasari, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, menunjukan jarinya usai mencoblos di TPS 39, Sabtu 12 Juli 2014. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Makassar - Direktur Lembaga Survei Indeks Politica Indonesia, Suwadi Idris Amir, mengatakan lembaganya terancam tutup jika pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberlakukan. "Kami sempat berpikir seperti itu. Lahan (bisnis) akan semakin berkurang, bahkan bisa saja tutup," ujar dia, Ahad 21 September 2014.
Saat ini Komisi Pemerintah DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Rancangan ini mengatur bahwa pemilihan bupati/wali kota dan gubernur dilakukan oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini banyak ditentang karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
Menurut Suwadi, keberadaan lembaga penelitian memang tidak lepas dari adanya pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, lanjut Suwadi, hal itu tidak bakal mematikan eksistensi lembaga survei. Pasalnya, kata dia, selain survei politik, lembaga survei juga memiliki tugas lain seperti memantau kinerja kepala daerah dan DPR.
"Bahkan kami akan mengontrol ekstra terhadap kinerja parlemen, karena kami tidak lagi dilibatkan dalam proses awal demokrasi," ujarnya. Untuk itu, tegas Suwadi, pihaknya sangat menyayangkan apabila pilkada dikembalikan lagi ke DPRD, sementara pilkada langsung sudah sangat dewasa dalam beberapa tahun terakhir.
"Tapi saya tetap yakin RUU Pilkada ini suit disahkan karena pemerintahan SBY-Boediono pasti akan berpikir ekstra sebelum masa tugasnya berakhir. Apalagi Kemendagri selaku penyodor regulasi ini kemungkinan akan menarik karena besarnya desakan dari bupati dan wali kota di seluruh Indonesia," katanya
Sementara itu Asisten Kordinator Area Lingkaran Survei Indonesia Sulawesi Barat, dan Barat Ahmad Nur mengatakan, jika pilkada melalui parlemen akan berdampak negatif bagi lembaga surveinya. "Salah satunya terancam tutup," katanya.
Meski demikian, partai nya masih tetap melalukan kajian-kajian. Seperti mengukur kinerja pemerintah dalam satu periode sebab lembaganya mempunyai divisi untuk membahas kebijakan publik.
