Alasan PDIP Minta Nama Kabinet Trisakti ke Jokowi  

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 21 September 2014 10:52 WIB

Jokowi dan Jusuf Kalla. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Semarang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diberi nama Kabinet Trisakti. Permintaan itu hasil Rapat Kerja Nasional IV PDIP di Semarang.

"Rakernas IV PDI Perjuangan mengusulkan kepada presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memberi nama kabinet yang akan dipimpinnya dengan nama Kabinet Trisakti," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi Rakernas PDIP, Sabtu malam, 20 September 2014.

Permintaan itu tercantum pada nomor 19 dari 24 item jumlah rekomendasi. Selama ini ajaran Trisakti memang identik dengan ajaran bekas Presiden RI I Sukarno. Trisakti itu berisi tentang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. (Baca: PDIP Senang Prabowo Jadi Ketua Umum Gerindra)

Rekomendasi Rakernas PDIP juga beberapa kali meminta agar Jokowi-Jusuf Kalla benar-benar memperhatikan ajaran Trisakti Bung Karno. "Agar pemerintah secara sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan dan ajaran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa," kata Puan. (Baca: PDIP Dukung Jokowi Tetapkan Hari Santri Nasional)

Puan mengatakan Jokowi diharapkan bisa menjalankan cita-cita Bung Karno. "Ini bukan untuk PDIP saja, tapi untuk masa depan bangsa," kata Puan.

Rakernas PDIP juga meminta agar pemerintah Jokowi-JK menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tak hanya itu, PDIP pun meminta agar tanggal itu dijadikan sebagai hari libur nasional. Rakernas III PDI Perjuangan tahun lalu juga sudah merekomendasikan ini. (Baca: Mega Jadi Ketua Umum PDIP,Fadli:Kapan Terpilihnya?)

PDIP juga meminta agar Jokowi-JK menetapkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. "Kami sangat mendukung," kata Puan.

ROFIUDDIN

Berita lain:
Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai
Mega: Emangnya Saya Ngurusin Kabinet
Gerindra Kongres, Adik Prabowo Datangi Ragunan

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

5 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

7 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

32 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

33 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

38 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

40 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

41 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

42 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

42 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya