Capres PDIP Jokowi Widodo berbisik dengan Puan Maharani (kiri), saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5).TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Semarang - Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan IV mengamanatkan agar presiden terpilih Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. "PDIP mendukung rencana presiden terpilih untuk menetapkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional," kata Puan saat membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi hasil Rakernas PDIP di Semarang, Sabtu malam, 20 September 2014.
Rekomendasi 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional itu masuk dalam poin 'b' pada item 23. Hari Santri berkaitan dengan upaya PDIP memperkuat karakter kebangsaan sehingga perlu ditetapkan pemerintah. (Baca: Inilah Sejarah Ide Hari Santri Nasional)
Wacana Hari Santri muncul menjelang pemilihan presiden 2014. Salah satu capres, Joko Widodo, mengapresiasi tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, yang ingin 1 Muharam menjadi Hari Santri Nasional.
Polemik soal Hari Santri itu semakin ramai dibicarakan menyusul pendapat politikus PKS Fahri Hamzah di media sosial Twiiter. (Baca: Jokowi Janji 1 Muharam jadi Hari Santri)
Fahri Hamzah melemparkan cuitan pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB lewat akunnya, @fahrihamzah. "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri.
Kicauan Fahri Hamzah itu dinilai justru membuat perolehan suara Jokowi-Jusuf Kalla meningkat. Akibatnya, capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih kalah.
Selain Hari Santri nasional, Rakernas PDIP juga merekomendasikan agar pemerintah yang baru menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. "PDIP juga merekomendasikan agar pemerintah secara sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan dan ajaran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa," kata Puan.
