Kader Berharap Prabowo Jadi Ketua Umum 2015-2020

Reporter

Sabtu, 20 September 2014 20:55 WIB

Longki Djanggola. ANTARA/Muhamad Nasrun

TEMPO.CO, Bogor-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, berharap Prabowo Subianto menjabat ketua umum partai berlambang kepala garuda itu hingga lima tahun ke depan, atau sampai 2020. "DPD berharap turunnya Pak Prabowo langsung maka bisa me-manage hingga tingkat bawah. Ini yang kami tunggu," ujar Longki usai Apel Konsolidasi Kader Gerindra di Nusantara Polo Club, Cibinong, Bogor, Sabtu, 20 September 2014.

Dia berharap, dengan Prabowo merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina, sekaligus Ketua Umum, akan membuat Prabowo semakin dekat dengan kader-kader di tingkat Dewan Pimpinan Cabang maupun DPD. Kedekatan itu akan membuat kader partai di tengah kondisi politik saat ini semakin solid. (Baca: Prabowo Hujan-hujanan Pimpin Apel).



"Semua sepakat meminta kesediaan Pak Prabowo untuk merangkap jabatan ketua umum sampai digelar kongres pertama Gerindra," kata Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, di tempat yang sama. Menurut dia, Prabowo terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa yang dihadiri 33 Dewan Perwakilan Daerah dan 503 Dewan Pimpinan Cabang. Masing-masing DPD dan DPC mengirimkan 3 fungsionarisnya, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara itu.

Meski Prabowo menerima mandat menjadi ketua umum, kata Muzani, namun tetap tak mau berlama-lama. "Pak Prabowo sudah menegaskan rangkap jabatan hanya sampai digelar kongres pertama Gerindra," kata Muzani. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, kongres pertama digelar pada 2015. (Baca: Apel Konsolidasi Gerindra Bergaya Militer).



DPD, menurut Longki, sudah menggelar rapat selama tiga kali rapat di Kantor Pusat DPP Gerindra sebelum diadakan Kongres Luar Biasa tersebut. Awalnya, kata Longki, para perwakilan dari Gerindra menawari para Wakil Ketua Umum DPP Gerindra untuk mengisi kekosongan jabatan karena Ketua Umum Suhardi wafat pada 28 Agustus lalu.

Namun, setelah ditawari, para wakil ketua umum itu secara keseluruhan menunggu arahan dari Prabowo selaku Ketua Dewan Pmbina Gerindra. "Ya sudah, kalau begitu kenapa tidak sekalian saja Pak Prabowo yang jadi Ketua Umum," kata Gubernur Sulawesi Tengah itu. Seluruh perwakilan DPD pun setuju dengan ide tersebut. (Baca: Prabowo Klaim Gerindra Kalah karena Kurang Duit).

Ketua DPC Donggala, Datu Wajar Lamarauna, juga berkeinginan Prabowo menjabat sebagai ketua umum hingga 2020, atau genap 1 periode pengurusan. "Tadi sudah diputuskan, itu Pak Prabowo sampai 2020," ujar Datu.

Datu beralasan, saat ini hanya Prabowo yang menjadi figur pemersatu kader Gerindra. "Satu-satunya figur perekat bagi kader seluruh Indonesia," kata Datu.


Advertising
Advertising


Dia tak khawatir dengan regenerasi kepemimpinan partai berlambang burung garuda itu. Datu yakin Prabowo selama menjabat ketua umum akan mencetak figur baru untuk regenerasi partai itu.

LINDA TRIANITA



TERPOPULER
Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?
Tiba di Lokasi Kongres Gerindra, Prabowo: Kok Sepi
Kalkulasi SBY Pakai Pesawat Presiden dan Carteran ke Luar Negeri
Golkar: PPP-PAN Menjaga Ikatan Batin dengan PDIP


Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

6 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

9 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

11 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

36 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

36 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

42 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

44 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

45 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

45 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

46 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya