TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo meminta partai-partai politik pengusungnya menyeleksi kader terbaik untuk dicalonkan menjadi menteri dalam kabinet mendatang. Hingga kini, Jokowi belum menentukan kementerian apa saja yang akan diisi kalangan profesional partai.
"Sekarang tugas partai adalah menyeleksi kader profesional untuk masuk kabinet. Nama-nama itu baru muncul nanti awal Oktober," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 17 September 2014. Jokowi menilai partai adalah inkubator pemimpin politik nasional, sehingga tak aneh jika kabinetnya nanti juga diisi kalangan profesional partai. (Baca: Jokowi Siapkan 2 Pos Menteri untuk Partai KMP)
Ditanya mengenai jatah menteri per partai, Jokowi mengaku masih membahas hal itu. Menurut dia, belum ada keputusan berapa menteri yang akan ditarik dari tiap partai pengusung. Namun ia memastikan distribusi menteri untuk kalangan profesional partai berdasarkan sistem proporsional. "Tidak mungkin PDIP satu lalu Partai NasDem sepuluh. Sama saja kayak partai pemenang pemilu tidak jadi Ketua DPR," katanya.
Dalam arsitektur kabinet Jokowi-Kalla, 18 kementerian akan diisi kalangan profesional nonpartai dan sisanya diisi kaum profesional partai. Kalangan profesional nonpartai akan menduduki pos strategis, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Baca: Ini Daftar Kandidat Kuat Pengisi Kabinet Jokowi)
Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomeklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga kementerian baru.
Kementerian gabungan tersebut antara lain Kementerian Kedaulatan Pangan, yang merupakan gabungan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan; serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, yang merupakan gabungan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Sedangkan tiga kementerian baru yaitu Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kependudukan. (Baca: Tim Transisi: Soal Kabinet Wewenang Jokowi)
