Dieksekusi, Keluarga Dirut Indosat Kebingungan  

Reporter

Rabu, 17 September 2014 06:33 WIB

Mantan Direktur IM2 Indar Atmanto. Tempo/Ratih Purnama

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto kini menghuni Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, setelah dieksekusi sebagai terpidana atas kasus korupsi jaringan 2,1 gigahertz/3G. Kepada Tempo, adik Indar Atmanto, Indar Atmodjo, mengaku bingung atas tindakan aparat Kejaksaan Agung tersebut. "Karena ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan negara tidak dirugikan," kata dia yang akrab disapa Doti Selasa, 16 September 2014.

Eksekusi Indar oleh Tim Satuan Khusus Kejaksaan Agung terjadi di gedung Indosat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa siang. Menurut Doti, sempat terjadi perdebatan antara tim legal Indosat dengan lima jaksa dan dua polisi yang diutus Kejaksaan Agung karena salinan putusan dari Mahkamah Agung sampai saat ini belum diterima pihak Indar Atmanto. "Jaksa memaksa untuk eksekusi dan mengaku hanya melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung," ujar Doti. (Baca: Eks Dirut IM2 Kini Huni Penjara Sukamiskin)

Menurut Doti, putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 1,36 triliun seperti yang dituduhkan. Doti menilai jika tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian negara, artinya negara tidak dirugikan. "Itu yang menjadi pertanyaan kami, artinya negara tidak dirugikan," kata Doti. (Baca juga: Indar Atmanto: I Will Continue Fighting)

Indar divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Juli 2013. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi penggunaan jaringan 2,1 GHz/3G Indosat pada 2006-2012 hingga merugikan negara Rp 1,36 triliun. (Baca juga: Putusan Banding atas Indar Atmanto Indosat Dinilai Janggal)

Tak puas dengan vonis tersebut, pihak Kejaksaan dan terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta. Hasilnya, pengadilan banding menambah hukuman menjadi 8 tahun. Belum puas, kedua pihak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada 10 Juli 2014, Mahkamah menolak permohonan kasasi tersebut.

DEVY ERNIS

Berita Terpopuler
Begini Arsitektur Kabinet Jokowi-JK
Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi
Ahok Terima Ajakan Hashim Bertemu Prabowo




Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 menit lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

17 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

21 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

23 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya