TEMPO.CO, Surabaya - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan presiden terpilih, Joko Widodo, tidak menambah posisi wakil menteri dalam kabinetnya. (Baca juga: Bentuk Kabinet, Jokowi Disarankan Abaikan Partai)
"Ada wakil hanya bagi kementerian yang memang memerlukan, misalnya Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri," kata Tjahjo seusai membuka Diklat Kader Partai Khusus Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur di Surabaya, Senin, 15 September 2014.
Tjahjo beralasan kedua kementerian tersebut memiliki kinerja yang membutuhkan pembagian tugas. Ia juga menyebutkan Kementerian Keuangan yang setiap harinya selalu bekerja dengan DPR untuk membahas persoalan anggaran sehingga memerlukan wakil menteri yang digunakan untuk berinteraksi di luar DPR.
"Menteri luar negeri sering ada pertemuan bilateral multilateral yang harus dikirim orang setingkat menteri kalau orangnya satu kan habis di luar negeri," kata dia.
Sedangkan untuk kementerian yang lain, kata Tjahjo, cukup dengan memaksimalkan peran pegawai ekselon satunya untuk membantu kinerja menteri tersebut. Memfungsikan dirjen-dirjennya," katanya.
Tjahjo menambahkan, mungkin ada beberapa kementerian yang digabungkan agar kinerjanya semakin efisien dan efektif. "Mungkin Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bisa digabung tapi ada juga pemecahan kementerian yang dipecah. Diknas kan luas sekali," ujarnya.
Jokowi, menurut Tjahjo, akan memasukkan visi dan misi yang dijanjikan maupun isu-isu pada saat kampanye ke dalam model kementerian baru akan tetapi tetap tidak menambah jumlah maksimal kementerian yang ditetapkan, yaitu berjumlah 34 kementerian.
