Andika Hazrumy, putra sulung Gubernur Banten Ratu Atut menjabat sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Banten. Pada Pemilu 2014 mendatang, Andika mencalonkan diri sebagai caleg dapil Pandeglang-Lebak. Andikahazrumy.com
TEMPO.CO, Jakarta - Tubagus Sukatma, pengacara keluarga Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah Chasan, mengatakan anak sulung Atut, Andika Hazrumy, (baca: KPK Periksa Anak Sulung Atut) tidak mendapat surat panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Sukatma, pihak keluarga Atut tak tahu ada anggota keluarga yang dipanggil untuk diperiksa.
"Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sebagai saksi di KPK," kata Sukatma saat dihubungi, Senin, 15 September 2014.
Sukatma meminta KPK memperjelas pemanggilan tersebut. "Jangan seolah-olah kami tidak mau datang, sebab kami pun tidak tahu ada panggilan. Mohon KPK mengklarifikasi," kata dia.
Anak sulung Atut (baca: Atut Hadapi Vonis, Anas: Ini Pak Atut Datang), Andika Hazrumy, dipanggil KPK. Politikus Partai Golkar itu harus menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten yang menjerat ibunya sebagai tersangka.
"Andika dipanggil sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui siaran pers, Senin, 15 Mei 2014.
Andika berhasil lolos menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, dia sempat mencicipi kursi Dewan Perwakilan Daerah. Di Banten, nama Andika mencuat duluan lantaran menjadi ketua Taruna Siaga Bencana.
Lembaga siaga bencana itu sempat diberitakan Tempo lantaran diduga mudah mendapat dana hibah dan bantuan sosial. Nilainya tak tanggung-tanggung, yaitu Rp 3,5 miliar.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978.3/Kep.7-Huk/2012 Tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 yang salinannya diperoleh Tempo, Karang Taruna mendapat kucuran dana Rp 3,5 miliar. Di anggaran setahun sebelumnya, Karang Taruna mendapat Rp 1,5 miliar.
