Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi mendukung pelaksanaan pilkada langsung tanpa diwakili oleh DPRD di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 14 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Peserta Car Free Day Jakarta ramai-ramai menandatangani petisi mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung di di Bundaran Hotel Indonesia. Petisi ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mau mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: Aksi Dukung Pilkada Langsung Menular ke Lima Kota)
Salah satu peserta, Cantika Rustandi, 23 tahun, mengatakan awalnya tak tahu ada aksi tanda tangan petisi itu. Namun, dia langsung meneken petisi karena tak ingin suara rakyat dirampas. "Kita jangan mundur lagi ke Orde Baru. Pemilihan langsung harus didukung karena sudah menghasilkan orang-orang hebat seperti Jokowi dan Ahok," kata Cantika pada Ahad, 14 September 2014. (Baca:Kemendagri Antisipasi jika Ahok Dijegal)
Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas revisi tentang Undang-Undang Pilkada. Enam fraksi pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersikeras agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Pilkada langsung yang telah dilaksanakan sejak 2004 dianggap membuang-buang anggaran. Namun, sikap anggota Dewan itu mendapat penolakan dari masyarakat. (Baca: Pilkada Serentak, Begini Gambaran Praktiknya)
Selain Cantika, banyak warga Jakarta lain yang kebetulan datang untuk berolah raga pagi di Car Free Day tertarik ketika melihat aksi dukung Pilkada langsung ini. Mereka pun tak segan membubuhkan tanda tangan di spanduk sepanjang sepuluh meter yang digelar di samping air mancur Bundaran HI.
Aksi penolakan tersebut diprakarsai oleh Koalisi Pendukung Pilkada Langsung untuk mengawal proses pembahasan revisi Undang-Undng Pilkada yang akan disahkan pada 25 September nanti. "Gerakan ini untuk mengajak masyarakat akan hak mereka. Jangan sampai lobi politik tingkat tinggi merampas hak demokrasi rakyat," ujar Maskurudin Hafidz, koordinator aksi dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat.
Selain aksi ini, sebelumnya Koalisi membuat petisi online yang telah diteken oleh lebih dari 40 ribu orang. Aksi akan terus dilakukan secara rutin hingga DPR mendengarkan aspirasi rakyat. "Kalau banyak suara yang mendukung pilkada langsung namun DPR tetap bersikeras kepala daerah dipilih DPRD, kualitas para anggota Dewan kita harus dipertanyakan," ujar Maskur lagi. (Baca: Gerindra Optimistis RUU Pilkada oleh DPRD Lolos)
