Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menarik naskah Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami mendukung agar Presiden menarik pembahasan dan menyerahkan kelanjutannya pada pemerintahan mendatang,” ujar Veri saat dihubungi Tempo, Jumat, 12 September 2014. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)
Menurut Veri, ada dua alasan kuat yang membuat Presiden harus menarik draf RUU, yaitu soal waktu dan substansi. Saat ini waktu pembahasan naskah yang tersisa sangat singkat, sekitar dua pekan. Padahal, menurut dia, masih banyak hal krusial yang belum diatur dan harus dibahas dalam draf RUU. (Baca: RUU Pilkada Cerminkan Kepentingan Golongan)
Selain itu, perdebatan RUU masih berkutat soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Pembahasan belum menyinggung hal substansi terkait pembenahan proses pilkada, seperti pembatasan dana kampanye, peningkatan partisipasi publik, dan pengaturan agar pilkada tak berbiaya tinggi. “Padahal, soal politik biaya tinggi ini terbukti menjadi hal krusial yang dipersoalkan selama pileg dan pilpres.” (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)
Pembahasan naskah RUU, kata Veri, seharusnya ditujukan untuk menyempurnakan sistem pemilihan yang sudah ada. DPR seharusnya tak mengutak-atik lagi mekanisme pemilihan, tetapi fokus melakukan perbaikan. Karena itu menurut dia, bila pembahasan tetap dilanjutkan, perdebatan masih tetap akan berkutat soal mekanisme pemilihan. “Otak DPR sekarang itu sudah mentok hanya soal mekanisme.” (Baca: Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya)
Agar perbaikan lebih konstruktif, Veri meminta Presiden Yudhoyono berani memerintahkan Kementerian Dalam Negeri menghentikan pembahasan. Penarikan naskah dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. SBY juga harus bisa mempertahankan sistem pemilihan langsung yang mulai diberlakukan sejak 2005, yaitu pada awal pemerintahannya. Apalagi SBY juga merupakan presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan langsung.
