TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Arya Bima optimistis Partai Amanat Nasional akan memahami alasan mengapa banyak kadernya yang menolak usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. "Di milis PAN pun ramai pembahasan soal ini, ada pro-kontra," kata Arya seusai Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid, Kamis, 11 September 2014.

Menurut Arya, partainya baru nanti malam akan rapat untuk membahas polemik RUU Pilkada ini. "Saya akan berjuang agar partai bisa memahami," ujar dia. Lebih lanjut Arya mengatakan dirinya tidak pernah berpikir untuk mundur dari PAN meski berbeda pendapat. "Tapi kalau partai beri sanksi, saya siap," ujar dia. (Baca: Bupati Demokrat: Pilkada Via DPRD, Rakyat Tenang)

Hari ini, seluruh bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menolak pilkada tidak langsung.

Alasannya, pilkada tidak langsung mengebiri kedaulatan rakyat. Menurut Ketua Apeksi Vicky Lumentut seluruh anggota Apeksi dan Apkasi sudah tiga kali melakukan pertemuan dan sepakat mendukung pilkada langsung. "Hari ini hanya menyegarkan kembali semangat itu," katanya. (Baca: Golkar Siapkan Sanksi Terkait RUU Pilkada)

Setelah melakukan rakornaslub, perwakilan Apkasi dan Apeksi, kata Vicky, akan menyerahkan rekomendasi penolakan pilkada tidak langsung pada Presiden SBY, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik dan Hukum, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada, ada enam fraksi yang tak setuju pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. (Baca: SBY Nilai Perdebatan RUU Pilkada Demokratis)

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah. Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung.

TIKA PRIMANDARI

Berita Lain:
Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi
Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra