TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya, Muhammad Taufik, mengatakan, sejak menyatakan dan mengirimkan surat pengunduran diri dari partai, Ahok kehilangan haknya sebagai kader dan perlu segera meletakkan jabatannya sebagai wakil gubernur DKI. (Baca: Ahok Juga Diminta Mundur dari Wagub)

"Kalau sebagai kader ya otomatis sudah kelar, kalau Wagub, biar kesadaran dia sendiri untuk mengundurkan diri," kata Taufik saat dihubungi Tempo, Kamis, 11 September 2014. Menanggapi pernyataan ini, Ahok malah menantang partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk meminta semua kepala daerah mereka mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. (Baca: Selain Ahok, Ada Kader Golkar Tolak RUU Pilkada)

Alasannya, kata Ahok, permintaan tersebut akan membuktikan konsistensi koalisi mendukung Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Kalau mereka konsisten, artinya mereka harus minta semua kepala daerahnya mundur, itu baru masuk akal," ujar Basuki. (Baca: Ahok Mundur, Pengamat Politik LIPI: Itu Berlebihan)

Ahok berujar semua kepala daerah kader Gerindra yang kini sedang menjabat adalah hasil dari pemilihan langsung. Sikap Koalisi Merah Putih yang justru mendukung kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itulah yang berlawanan dengan semangat menaati konstitusi dan demokrasi. (Baca: Ahok Mundur, Gerindra Dinilai Kehilangan Pamor)

Untuk itu, Ahok menolak keinginan Partai Gerindra yang memintanya mundur. Sebab, selain tak tercantum dalam undang-undang, Ahok berpendapat, partai anggota koalisi beranggapan dapat membagi jatah kuota kepala daerah secara proporsional. Padahal, Ahok menuturkan, faktor utama mantan Bupati Belitung Timur itu terjun ke dunia politik lantaran meyakini rakyat tak lagi percaya pada 'politik bagi-bagi'. (Baca: Gerakan Save Ahok Ramai di Twitter)

Selain itu, Ahok mengibaratkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD serupa dengan pembelian melalui calo. Ahok memastikan tak akan bergabung dengan partai politik manapun jika RUU Pilkada tersebut disahkan. Menurut Ahok, pemilihan tersebut membuat kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan ketimbang kepada rakyat. "Kepala daerah bisa diperas habis, itu berlawanan dengan nurani saya," ujar Ahok. (Baca juga: Alasan Ahok Jatuh Cinta dan Putus dari Gerindra)

LINDA HAIRANI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | Haji 2014

Berita terpopuler lainnya:
Adem Sari, Ini Nama Pemain Bola Ganteng Asal Turki
iPhone 6 Cuma Rp 2,3 Juta di Amerika
Norman Kamaru, dari Artis Kini Jadi Tukang Bubur
Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun