TEMPO.CO, Yogyakarta - Organisasi non-pemerintah yang mengadvokasi kebijakan publik, IDEA, menyatakan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghemat anggaran tidak tepat.
Direktur IDEA Wasingatu Zakiyah menyatakan anggota DPR semestinya mengutamakan proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan, penghematan anggaran adalah bagian selanjutnya setelah demokrasi diterapkan dengan baik. "Alasan hemat anggaran lewat pilkada tidak langsung justru mengorbankan nilai demokrasi," kata dia ketika dihubungi Tempo, Rabu, 10 September 2014.
Menurut dia, penghematan anggaran negara dalam pilkada bisa ditempuh dengan cara lain, bukan lewat pilkada tidak langsung. Cara itu yakni melakukan pilkada serentak. IDEA pernah menggelar diskusi bersama Komisi Pemilihan Umum membahas penghematan anggaran ketika pilkada digelar serentak. Lewat cara ini, biaya pilkada bisa ditekan. Misalnya mengurangi biaya pembuatan alat peraga kampanye dan ongkos untuk membayar kerja panitia pemilihan kecamatan.
Selain itu, anggota Dewan yang menjalankan fungsi pengawasan anggaran bisa menempuh cara lain. Misalnya menggenjot pemasukan kas negara lewat pajak. Anggota Dewan bisa mendorong eksekutif untuk lebih bekerja keras meningkatkan pendapatan pajak. Wasingatu menyayangkan selama ini banyak daerah yang kurang berani melakukan terobosan menaikkan pajak. "Jangan bicara atas nama rakyat kalau masih terjadi gap antara orang kaya dan miskin," kata dia.
Ia berharap politikus di Senayan tidak mengutamakan kepentingan pribadi maupun partai politik dengan mengusung pilkada tidak langsung. Sebab, langkah mereka menggambarkan kemunduran demokrasi. Anggota Dewan semestinya berpikir panjang untuk kepentingan masyarakat dalam masa transisi menuju kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
