Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar berjalan menuju Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat (13/6). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Bandung - Sembilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bandung yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Peduli Pilkada Langsung (GERPALA) berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Rabu, 10 September 2014. Mereka menuntut DPR menghentikan pembahasan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada pemerintah.
”Jika RUU ini disahkan, dikhawatirkan akan melahirkan kepala daerah yang buruk,” kata Ajat Sudrajat, koordinator GERPALA, dalam aksi tersebut.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui parlemen merupakan langkah mundur. Sebab pada RUU ini, ada beberapa pasal yang membuka keran untuk terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). RUU ini juga membangkitkan kembali sistem kekuasaan dinasti yang sengaja ditumbuhkan. (Baca juga: DPR Dinamis Soal RUU PIlkada, Pemerintah Coba Lobi)
Ajat mengatakan ketika pemilihan kepala daerah kembalikan ke DPRD, maka anggota Dewan saja yang memiliki hak pilih. Di DPRD dipastikan akan terjadi lobi-lobi dan transaksi suara saat memilih kepala daerah. Umumnya transaksi suara ini berbiaya tinggi.
Demo itu diwarnai dengan aksi bakar ban. Selama aksi, mereka menegaskan pilkada langsung menjadi sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Pilkada langsung juga bisa memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat dan rakyat bisa berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi. (Baca juga: LSI: Pilkada Tak Langsung Ditolak Publik)
Menanggapi aksi demonstran, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Sementara Gatot Tjahjono mengatakan sangat mendukung pendapat dari kalangan LSM tersebut. "Saya sangat mengapresiasi aksi penolakan itu. Dikhawatirkan kalau RUU ini disahkan, akan melahirkan kepala daerah yang tidak berkualitas," ujar anggota DPRD dari Fraksi PDIP Provinsi Jawa Barat itu.
