KH Sahal Mahfudz memberi sambutan pada acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, (19 April 2002). Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsyudi Suhud mengatakan "Sebagai orang nomor satu di NU dan MUI, Sahal telah berperan banyak dalam membawa arah umat Islam Indonesia ke arah yang jelas". TEMPO/ Hendra Suhara
TEMPO.CO, Yogyakarta - Gerakan Pemuda Ansor Kota Yogyakarta menilai Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah bakal mempengaruhi pengambilan kebijakan kepala daerah dalam program bantuan sosial dan hibah.
Ketua GP Ansor Kota Yogyakarta Ambar Anto menuturkan bukan rahasia jika hampir semua partai memiliki organisasi sayap atau kepemudaan. Biasanya organisasi itu aktif mengakses dana bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja daerah.
"Nah, organisasi yang berafiliasi pada partai yang memenangkan kepala daerah ini bakal diistimewakan, dimudahkan aksesnya," kata Ambar kepada Tempo, Selasa, 9 September 2014. Dia mengatakan fenomena politik transaksional yang sudah telanjur membudaya di kalangan elite partai akan semakin kokoh terbangun sampai akar rumput lewat pengesahan RUU Pilkada.
Sayap-sayap milik partai pengusung kepala daerah bakal lebih agresif untuk meminta perlakuan istimewa. "Kepala daerah mau tak mau akan jadi sapi perah partai pengusung, yang dikorbankan APBD daerah dengan kedok aneka kegiatan tak bermanfaat," kata dia.
Berbeda jika kepala daerah terpilih lewat pilkada langsung. Ikatan emosional partai pengusung tak akan terlalu kuat karena dipengaruhi pilihan masyarakat. "Program bantuan sosial bagi ormas, sayap partai, atau lembaga yang tak punya latar belakang politik juga lebih potensial didistribusikan sesuai kebutuhan rakyat," kata dia.
GP Ansor menilai pilkada langsung yang berjalan setelah runtuhnya Orde Baru sampai sekarang telah menempatkan rakyat sebagai pelaku utama demokrasi dan bukan sekadar obyek kekuasaan.
Soal alasan besarnya biaya pilkada langsung dan faktor keamanan untuk mengembalikan pilkada itu kepada DPRD juga dinilai berlebihan. Pasalnya, anggaran bisa ditekan dan pengamanan menjadi tanggung jawab kepolisian. "Yang penting rakyat terlibat, menjadi saksi, bisa mengawasi, dan mengusulkan siapa calon yang layak. Bukan malah diserahkan suaranya pada DPRD yang belum tentu mewakili aspirasi," ujar dia.
