Massa Koalisi Merah Putih Ingin Pilkada Langsung  

Reporter

Rabu, 10 September 2014 08:50 WIB

Relawan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta mengibarkan sejumlah bendera partai saat menggelar aksi dukungan jelang sidang perdana gugatan Pilpres di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 6 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan mayoritas pemilih partai Koalisi Merah Putih menginginkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Peneliti Lingkaran Survei Adjie Alfaraby mengatakan partai anggota koalisi di DPR tak mewakili suara konstituennya.

"Semakin kecewa. Konstituen partai koalisi bakal beralih," kata Adjie saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 September 2014. "Tingkat elektoral mereka pada 2019 nanti bisa terjun bebas." (Baca: Pilkada oleh DPRD Menguatkan Kartel Politik)

Sigi Lingkaran Survei menunjukkan semua pemilih partai Koalisi Merah Putih menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Prosentasenya, Partai Golkar sebesar 81,20 persen, Demokrat sebanyak 80,77 persen, Gerindra berkisar 82,55 persen, Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 80,23 persen, Partai Amanat Nasional sebanyak 85,11 persen, Partai Persatuan Pembangunan sebesar 78,66 persen, dan Partai Bulan Bintang berjumlah 87,65 persen. (Baca:LSM Ajak Rakyat Lawan Penghapusan Pilkada Langsung)

Adjie mengatakan partai anggota koalisi mementingkan pragmatisme kekuasaan semata. Koalisi, kata dia, tak peduli dengan penataan sistem pilkada yang lebih baik. "Pemilihan model ini merampas hak politik masyarakat."

Survei Lingkaran Survei dilakukan pada 5-7 September 2014. Penelitian dilakukan dengan metode multistage random sampling di tujuh ibu kota provinsi. Jumlah responden sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2,9 persen. (Baca juga: Koalisi Merah Putih Dinilai Bermimpi Soal Pilkada)

MUHAMMAD MUHYIDDIN

TERPOPULER


Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
Ketua PBNU: Pilkada Langsung Bukan Perintah UUD45
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya