TEMPO.CO, Probolinggo - Kejaksaan Agung mengirim tim penyidiknya ke Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk mengusut dugaan korupsi dana alokasi khusus pendidikan 2009 senilai Rp 1,8 miliar. Sebanyak 70 kepala Sekolah Dasar diperiksa secara maraton selama sepekan terakhir.
Pelaksana Harian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Kota Probolinggo Muhammad Hendra mengatakan selama sepekan penyidik Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan maraton terhadap 70 kepala sekolah. "Kami hanya memberikan dukungan terhadap tim penyidik Kejaksaan Agung," kata Hendra di kantornya, Selasa, 2 September 2014.
Dukungan yang diberikan, antara lain berupa mengantarkan surat panggilan maupun hal-hal teknis kesiapan ruang pemeriksaan. "Mengenai berkas perkara serta target penanganan, itu menjadi kewenangan Kejaksaan Agung karena penyidiknya dari mereka," ujarnya.
Hendra membenarkan bahwa penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Wakil Wali Kota Probolinggo Suhadak sebagai salah satu tersangka sejak awal Juli 2014. Suhadak sendiri dilantik awal 2014 mendampingi Rukmini Buchori sebagai Wali Kota Probolinggo.
Selain Suhadak yang ditetapkan sebagai tersangka, bekas Kepala Dinas Pendidikan Maksum Subani juga ikut menjadi tersangka. Maksum kini sebagai pensiunan pegawai negeri sipil yang sempat pula menjadi calon wakil wali kota dalam pemilu kepala daerah 2013 lalu.
Seorang tersangka lainnya adalah Masdar yang saat itu menjadi pejabat pembuat komitmen. Selain tiga pejabat tersebut, ada lima orang lainnya menjadi tersangka korupsi pendidikan.
Hingga berita ini ditulis, baik Suhadak, Maksum Subani dan Masdar belum bisa dikonfirmasi. Suhadak dan Maksum tidak mengangkat teleponnya atau membalas pesan singkat yang dikirim Tempo. Sedangkan Masdar belum bisa dikonfirmasi. Telepon selulernya tidak aktif ketika dihubungi, Selasa, 2 September 2014.
