Anggota Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi dari kiri: Prof Sjahruddin Rosul, Bibit Samad Rianto, Abdullah Hehamahua,Said Zainal Abidin, Prof Marjono Reksodiputro, Anwar Nono Makarim, dan Buya Syafii Maarif dalam Konferensi Pers di Jakarta. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh senior Muhammadiyah, Syafii Maarif, membenarkan dirinya diminta menjadi penasehat Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, Buya--sapaan Syafii--mengatakan belum pernah diundang untuk rapat dengan Tim Transisi. (Baca: Demokrat Enggan Merapat, Koalisi Jokowi Tetap Ajak)
Karena itu, dia tidak tahu-menahu soal nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Kalla. "Saya hanya mengidentifikasi janji-janji pemilihan presiden dan prioritas jangka pendeknya," kata Buya ketika diskusi media Peluang dan Tantangan Pemberantasan Korupsi Pasca Suksesi di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2014.
Dia juga tidak tahu apakah struktur kabinet pemerintahan Jokowi nanti lebih ramping atau seperti apa. Buya memperkirakan bakal ada kementerian yang akan dipecah atau dirampingkan.
"Perpajakan juga bisa berubah. Tapi, tidak ada perubahan yang radikal karena susah sekali perubahan hingga lapisan bawah," ujar Buya.
Selain Buya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menjadi penasehat Tim Transisi. Tim ini bertugas menyelesaikan program kerja dan identifikasi masalah selama transisi.
Sejumlah nama yang terlibat dalam Tim Transisi, antara lain Rini Soemarno selaku Ketua, Andi Widjajanto sebagai Wakil Ketua, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris, Akbar Faizal dan Anies Baswedan sebagai Deputi. (Baca: Jokowi Periksa Bus Transjakarta yang Terbakar)
