BK Tunggu Laporan Publik Soal Fahri dan Hambalang  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 19 Agustus 2014 11:06 WIB

Trimedya Panjaitan. TEMPO/ Nickmatulhuda

TEMPO.CO, Jakarta - Nama politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mencuat setelah bekas anak buah Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Yulianis, menyebutkan anggota Komisi Hukum DPR itu menerima aliran duit US$ 25 ribu (sekitar Rp 292,2 juta).

Menurut Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan, tindakan Fahri itu tidak diproses BK lantaran tidak ada laporan masyarakat, termasuk soal tuduhan Yulianis bahwa Fahri menerima US$ 25 ribu dari Nazaruddin. "Tidak ada laporan soal itu. Tahun politik gini, kami harus jeli. Nanti bisa dianggap mempolitisasi," ujarnya. (Baca: KPK Dalami Pengakuan Yulianis Soal Fahri Hamzah)

Lalu, apa saja laporan tentang Fahri kepada Badan Kehormatan DPR? Trimedya mengatakan hanya ada satu aduan soal Fahri. "Yang ada dulu itu surat dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta soal tuduhan ke Pak Fahri," ujarnya ketika dihubungi, Selasa, 19 Agustus 2014.

Trimedya mengatakan pada Juli lalu LBH melaporkan Fahri terkait dana hibah dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Berdasarkan laporan itu, kata dia, Fahri menuding LBH Jakarta diberi dana Rp 300 juta oleh Jokowi untuk menyerang salah satu calon presiden. Padahal, uang itu merupakan dana hibah bantuan hukum untuk warga miskin yang diajukan LBH melalui proposal resmi tahun 2013. (Baca: Fahri Hamzah Cuit Klarifikasi Duit Nazaruddin)

Menurut dia, laporan tersebut baru akan ditindaklanjuti menjelang masa akhir jabatan. Soalnya, ketika langsung direspons saat pengaduan itu, Trimedya khawatir dianggap mempolitisasi kasus tersebut lantaran sedang masa-masa kampanye. "Kita sudah catat. Nanti dilaporkan dalam pleno di BK, kita proses September ini," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Setelah pleno, kata dia, tahapan selanjutnya adalah memanggil pelapor dan terlapor. "Baru kita ambil keputusan, melanggar kode etik atau apa," ujar Trimedya. (Baca: Fahri Disebut Yulianis, PKS: Silakan Buktikan)

Tak hanya itu, Fahri beberapa waktu lalu juga ramai menjadi bahan perbincangan publik karena melalui akun Twitternya, @fahrihamzah, pernah mencuitkan kata sinting. "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" cuit Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu.

LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler

Jokowi Emoh Hidup di Menara Gading
Hari Kemerdekaan, Hukuman Antasari Azhar Dipotong 6 Bulan
Emoh Blusukan, Ahok Siagakan 13 Ponsel untuk Warga
Titik Banjir di Vila Pamulang Segera Dikaji


Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

9 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

11 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya