TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman mengatakan pemerintah yang akan datang perlu lebih mengenali dan mengakomodasi aspirasi dari daerah. (Baca: Lagu SBY Dinyanyikan di Upacara Kemerdekaan)
Ini menjadi penting untuk mencari solusi, misalnya, dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan, yang diatur berdasarkan nilai indeks pembangunan manusia di tiap daerah. "Daerah yang lebih tertinggal harusnya mendapatkan alokasi anggaran pembangunan yang lebih tinggi," kata Gusman soal menanggapi makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-69 kepada Tempo lewat saluran telepon, Minggu, 17 Agustus 2014.
Untuk diketahui, IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. (Baca: KPK: Indonesia Merdeka Bila Bebas dari Korupsi)
Ini juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Indonesia tetap bertengger di urutan ke-108 dari 287 negara.
Gusman juga mengingatkan tentang bahaya kemiskinan yang sering kali menjadi penyebab terjadinya ekstremisme dan kekerasan di Indonesia.
Gusman yakni Indonesia di tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan mampu berdaulat dan menjadi bangsa yang disegani di dunia. Selain kekurangan tadi, hal positif yang harus diapresiasi dalam 69 tahun perjalanan Indonesia dan sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah proses demokrasi yang telah berjalan dan semakin baik. (Baca: Seribu Merah Putih Dikibarkan Di Lereng Merapi)
"Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, yang salah satunya ditunjukkan dengan paritas daya beli (PPP) terbesar kesepuluh di dunia. Kita sadari bahwa Indonesia adalah negara besar, dan kita harus mewujudkannya," tuturnya.
Agenda Gusman hari ini setelah mengikuti upacara kemerdekaan di halaman Istana Merdeka adalah ke Istana Merdeka kembali untuk mengikuti acara penurunan bendera pukul 14.00-19.00 WIB. Dia lalu akan menghadiri acara resepsi kenegaraan bersama para pejabat negara pada malam harinya.
"Untuk DPD sendiri, pekan lalu kami baru saja membahas Rancangan Undang-Undang Kelautan. Semoga pada September UU ini sudah disahkan. Dirgahayu Indonesia," katanya.
RIDHO JUN PRASETYO
Terpopuler
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
Relawan Prabowo Tunjukkan Foto Jokowi dan Harjono
Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV
Berita terkait
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
9 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
9 hari lalu
Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBegini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE
18 hari lalu
Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.
Baca SelengkapnyaDitarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
18 hari lalu
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaLupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto
24 hari lalu
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaDidorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng
32 hari lalu
"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.
Baca SelengkapnyaInilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN
45 hari lalu
Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.
Baca SelengkapnyaCalon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK
46 hari lalu
El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.
Baca SelengkapnyaKomeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat
46 hari lalu
Komedian Alfiansyah Komeng menjadi pemenang perolehan suara DPD daerah pemilihan Jawa Barat dengan mengumpulkan 5,3 juta suara lebih.
Baca SelengkapnyaRaih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI
47 hari lalu
Komedian Alfiansyah Komeng dipastikan lolos ke Senayan.a memperoleh 5.399.699 suara, dari 27 kabupaten/kota Se - Jawa Barat.
Baca Selengkapnya