Peneliti LIPI Siti Zuhro (kiri) bersama Anggota fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan rumah transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih Joko Widodo merupakan upaya mencari pemimpin yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang baru. "Ini antisipasi agar tidak kaget ketika dilantik," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Agustus 2014. (Baca: Jokowi Resmikan Kantor Transisi Pemerintahan)
Rumah transisi merupakan upaya menyelamatkan visi-misi yang pernah digadang-gadang saat kampanye. Rumah tersebut akan menggodok dan memilih program yang akan dijalankan. Selain itu, akan digodok pula calon yang dinilai layak memimpin yang akan diajukan ke presiden terpilih. "Usaha ini menjabarkan visi-misi agar bisa dieksekusi," ujarnya. (Baca: SBY Klaim Tim Transisi Pemerintahan Idenya)
Selain menjabarkan visi-misi, rumah transisi merupakan upaya untuk memutus mata rantai politik oportunistis. Koalisi besar, kata Siti, tak menjamin pemerintahan ke depan akan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan adanya rumah transisi, presiden tak akan tersandera oleh kepentingan politik sehingga harus bersikap tegas sejak awal. "Politik memang lentur, tetapi harus terukur," ujarnya.
Menurut Siti, Jokowi merupakan orang pertama yang menginisiasi terbentuknya rumah transisi sehingga kemungkinan besar mantan Wali Kota Solo tersebut tak akan menolak hasil rekomendasi dari rumah transisi. Sikap yang dilakukan saat ini merupakan langkah nyata dalam memutus politik transaksional. "Pemerintahan yang akan datang semoga bisa memutus para petualang politik oportunis," kata dia.
Pemerintahan yang baru, Siti mengatakan, tampaknya dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah. Selain itu, upaya rumah transisi mengajukan nama pemimpin dan program yang tepat dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. "Jadi, rakyat tidak akan harap-harap cemas," kata dia.
