TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia for Global Justice Riza Damanik berpendapat, ada tiga tantangan yang akan dihadapi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, setelah dilantik. Ketiganya berada pada sektor ekonomi.
"Jika tak mampu menangani, Jokowi-Kalla akan tersandera tiga hal ini," ujar Riza dalam diskusi bertema "Kemandirian Bangsa" di Restoran Dapur Selera, Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus 2014.
Riza menyebutkan tantangan pertama yakni ekonomi karut-marut yang diwariskan oleh kabinet sebelumnya. Melihat kondisi ekonomi sekarang ini, dia beranggapan, Jokowi-Kalla akan dibebani permasalahan ekonomi di semua sektor.
"Bahkan kondisi tersebut diperparah dengan defisit negara yang terus membengkak," ujar Riza. (Baca: Jokowi Resmikan Kantor Transisi Pemerintahan)
Tantangan kedua, Riza mengatakan, yakni utang luar negeri yang terus bertambah. Dia mengatakan utang luar negeri memiliki peran dalam memperparah kondisi ekonomi Indonesia. "Devisa negara terus berkurang karenanya. Alokasi untuk kesejahteraan rakyat pun terganggu," katanya.
Ketiga, Riza melanjutkan, yaitu tantangan untuk membenahi ekspansi investasi asing dalam sektor-sektor strategis. Dia mencontohkan sektor makanan dan minuman. (Baca: Begini Tugas Tim Transisi Jokowi)
Menurut Riza, hampir seluruh kebutuhan orang Indonesia sejak bangun tidur hingga tidur kembali diproduksi oleh korporasi asing. "Lantas bagaimana bisa membangun ekonomi yang mandiri jika nyatanya seperti itu?" katanya. "Jokowi-Kalla harus membenahi sistem kapital yang sudah sangat karut-marut ini."
Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyarankan Jokowi-Kalla membentuk kabinet bidang perekonomian yang diisi oleh orang yang menjunjung tinggi kepentingan nasional. "Juga harus berani mengoreksi kebijakan keliru di masa lalu," ujarnya di tempat yang sama.
Selain itu, Ray berpendapat, Jokowi-Kalla tak boleh memasukkan anggota partai politik dalam kabinet perekonomian. Menurut dia, anggota partai berpotensi hanya akan menjadi "pemerah" di kementerian yang dipimpinnya.
Ketua Koalisi Anti-Utang Dani Setiawan menganggap penerapan Pancasila dan Trisakti dalam visi-misi ekonomi harus diikuti oleh beberapa hal. "Antara lain antikapital, anti-liberalisme, anti-ketergantungan impor, dan anti-utang," kata Dani di tempat yang sama. Menurut Dani, ideologi Pancasila dan Trisakti otomatis membawa roh untuk menyejahterakan rakyat.
"Esensinya, bagaimana menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan dalam pembangunan ekonomi," kata Dani.
Jika Komisi Pemilihan Umum menang dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jokowi-Kalla akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2014-2019 pada 20 Oktober 2014. Sejak bulan lalu, melalui akun Facebook, keduanya meminta saran dari rakyat tentang kabinet alternatif. Termasuk siapa yang cocok ditempatkan dalam kabinet bidang perekonomian.
"Relawan juga harus mengawal perjalanan politik Jokowi-Kalla ke depannya," tulis Jokowi-Kalla dalam akun resmi keduanya.
AMRI MAHBUB
Terpopuler
ISIS Hancurkan Makam Nabi Yunus, Ini Alasannya
Sekjen PBB Frustasi Hadapi Israel-Hamas
Pendukung ISIS Menyebar di Negara ASEAN
