Kericuhan di lokasi TPS pemilihan presiden 2014 di Hong Kong. Twitter.com
TEMPO.CO, Hong Kong - Pemilihan umum telah berlangsung di luar negeri dan salah satunya di Hong Kong, namun ini menimbulkan masalah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengaku prihatin dengan yang terjadi di Hong Kong.
"Ditolaknya sebagian pemilih oleh KPU melalui Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Hong Kong, pada hari Minggu, 6 Juli 2014, jelas sangat merugikan Jokowi-JK," kata dia lewat pesan singkat pada Senin, 7 Juli 2014. "Sebab sebagian besar pemilih yang ditolak adalah pendukung Jokowi-JK." (Baca: Kisruh di Hong Kong, Ini Hasil Penyelidikan Bawaslu)
Dia merasa sedih dan prihatin dengan nasib para pemilih yang belum sempat menggunakan haknya. Menurut dia, KPU agar segera memberi mereka kesempatan untuk memilih di tempat yang lebih kondusif, "Toh enggak harus di Victoria Park, Hong Kong," kata dia. (Baca: Telat, WNI di Hong Kong Tak Bisa Gunakan Hak Pilih)
Rieke bersemangat memastikan para pemilih di Hong Kong yang berbondong-bondong datang ke Victoria Park untuk menggunakan hak pilihnya adalah para pekerja (buruh) yang pro-Jokowi. “Saya tahu betul, sebab saya sudah biasa bergaul dengan para buruh,” katanya.
Dia mendesak agar PPLN di Hong Kong menggelar pemungutan suara bagi para TKI yang belum menggunakan hak pilihnya di negeri itu di KJRI atau tempat-tempat lain. (Baca: Dihalangi Mencoblos, Ratusan TKI Hong Kong Marah)
Menurut dia, jumlah pemilih tidak mencapai belasan ribu orang. Dan demokrasi lima tahunan ini selayaknya bisa terselenggara sebaik mungkin. "Jangan sampai hak politik pemilih dihalang-halangi,” kata dia. (Baca: Ratusan TKI Hong Kong Histeris Teriakkan: Jokowi!)
Dia merasa khawatir jika kasus di Hong Kong itu tidak dituntaskan, sehingga bisa saja terjadi di dalam negeri pada 9 Juli nanti.
Rieke masih mempercayai peran aparat KPU dan Bawaslu, yang mampu menjaga proses pilpres dengan baik. "Sehingga jangan sampai kekuatan rakyat (people power) yang kemudian mengambil alih pengawasan. Kita tetap merindukan pemilu yang tidak saja demokratis, tapi juga bersih dan bebas kecurangan,” ujarnya menegaskan.
