Tim Prabowo Adukan Iklan Jokowi di Pikiran Rakyat  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 3 Juli 2014 12:46 WIB

Capres Prabowo Subianto, berfoto bersama dengan simpatisan seusai mengikuti Dialog Kebudayaan Bersama Capres dan Cawapres di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, 28 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bandung - Tim Sukses Koalisi Merah Putih Pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Barat melaporkan iklan yang diklaim menyudutkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Rabu, 2 Juli 2014. Iklan tersebut tercetak di harian umum Pikiran Rakyat (PR) edisi Selasa, 1 Juli 2014 di halaman 9.

Sekretaris Tim Koalisi Merah Putih Pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Barat, Feri Julianto, mengatakan keberatan dengan isi iklan tersebut. "Ini kami anggap iklan hitam, kampanye negatif dan merupakan pelanggaran pemilu," kata dia di kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Bandung, Rabu, 2 Juli 2014.

Tim Prabowo-Hatta merasa keberatan dengan tiga muatan dalam iklan tersebut. Pertama, Jokowi merakyat, calon lain berjarak dengan rakyat. Kedua, Jokowi koalisi selektif, calon lain dikelilingi orang-orang bermasalah. Ketiga, Jokowi rekam jejak cemerlang, calon lain dihantui masa lalu.

Elektabilitas Prabowo-Hatta di Jawa Barat sekarang sedang naik. Feri menduga ada pihak-pihak yang sengaja ingin menjatuhkan elektabilitas Prabowo-Hatta. "Ada kelompok yang sengaja mengirim materi iklan ke Pikiran Rakyat dan dimuat," ujar dia.

Tim Prabowo-Hatta juga menyayangkan pihak Pikiran Rakyat yang memuat iklan ini dan tidak menyeleksinya. Feri menilai Pikiran Rakyat melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan periklanan. Dalam waktu dekat Tim Koalisi Merah Putih akan mendatangi Pikiran Rakyat untuk mengkonfirmasi soal iklan ini.

Feri mengajak seluruh partai Koalisi Merah Putih dan masyakat yang mendukung Prabowo-Hatta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan iklan ini. "Apalagi sekarang dalam suasana Ramadan, harusnya kita menahan diri dan tidak memancing kemarahan pihak lain," ujar dia.

Kepala Subbagian Humas, Hukum, dan Antar Lembaga Bawaslu Jabar Tedi Rubianto membenarkan pengaduan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden, pengaduan ini akan ditindaklanjuti paling telat tiga hari setelah laporan diterima. "Jika ada kekurangan data, kami akan melakukan pemanggilan secepatnya," kata dia.

GILANG RAMADHAN



Berita Terpopuler

Trik SBY Agar Tak Kena Tilang Polisi
Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase
Diminta Pilih Nomor Satu, Maher Zain Pilih Senyuman
Di Film Baru, Cameron Diaz Beradegan Telanjang
Aurel Hermansyah Makin Cantik dengan Wajah Tirus




Advertising
Advertising

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

10 jam lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

2 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

2 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

4 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

5 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

6 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

6 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya