TEMPO.CO, Surabaya - Lokalisasi Dolly dan Jarak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, akhirnya resmi ditutup pada malam ini. Acara penutupan yang digelar di gedung Islamic Center Surabaya itu dihadiri oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Selain mereka, deklarasi penutupan juga dihadiri oleh Ketua DPRD Surabaya Machmud, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Unggung Cahyono, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Setija Junianta, pihak MUI, pekerja seks, muncikari, dan ratusan warga sekitar Dolly.
"Yang harus dipertahankan adalah sesuatu hal positif, kalau tidak positif tidak perlu dipertahankan," kata Salim Segaf Al Jufri saat memberi sambutan dalam acara "Deklarasi Warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, untuk Alih Fungsi Wisma dan Alih Profesi Wanita Harapan".
Menurut dia, pemerintah memberi apresiasi kepada pihak-pihak terkait yang sudah berusaha menutup tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, yakni Dolly dan Jarak. Selama dua atau tiga tahun ini, kata dia, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah berupaya maksimal untuk mengatasi permasalahan ini.
Dalam acara tersebut, dilakukan pula deklarasi oleh perwakilan warga yang ingin Kelurahan Putat Jaya bebas prostitusi. Mereka siap beralih profesi serta meminta aparat menindak tegas prostitusi. Setelah itu, hal itu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 107 warga.
Gubernur Soekarwo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dalam suksesnya acara ini. Ia mengatakan masyarakat dalam bekerja harus bermartabat. "Ini program kemanusiaan. Maka kami setujui apa yang diminta Bu Wali Kota dalam soal Dolly. Pemerintah tak akan membiarkan warga keleleran. Memang dulu penghasilan banyak, namun ditutup memang berkurang," kata dia.
Pekerja seks akan dikembalikan ke daerah asal. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan bupati/wali kota di Jawa Timur. Pemerintah provinsi telah menyiapkan APBD untuk membantu mereka.
Dalam kesempatan itu, diberikan pula bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 7 miliar dan bantuan dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 1,5 miliar kepada pekerja seks serta warga terdampak di sekitar lokalisasi.
ANTARA
