Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya dalam deklarasi dukungan anggota DPR RI Partai Demokrat untuk pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo-Hatta di Hotel Crown, Jakarta, 16 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Kediri - Suciwati, aktivis hak asasi manusia (HAM) yang juga istri mantan Ketua Kontras Munir, meminta masyarakat tak memilih calon presiden yang terlibat kejahatan kemanusiaan seperti Prabowo Subianto. Menurut dia, jika calon presiden seperti ini terpilih, mereka berpotensi menerapkan cara-cara kekerasan dalam melanggengkan kekuasaan saat memerintah.
"Seorang penjahat tak bisa tiba-tiba berubah menjadi pahlawan," katanya dalam Seminar Cerdas Memilih Presiden Indonesia di aula gedung Pascasarjana Universitas Islam Kadiri, Selasa, 17 Juni 2014.
Di depan puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kediri, Suciwati mengatakan apa yang dilakukan Prabowo pada masa lalu tak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi hingga saat ini calon presiden yang diusung poros Partai Gerakan Indonesia Raya itu tak pernah diajukan ke pengadilan HAM atas perbuatannya. Jadi, seluruh alibinya soal pengalihan tanggung jawab hanyalah klaim yang tak bisa dibuktikan. (Baca: Tim Sukses Prabowo Dekati Suciwati)
Suciwati mencontohkan, tragedi kematian Munir yang diracun oleh Pollycarpus menunjukkan adanya kekuatan sistemik yang menghalalkan cara-cara kekerasan. "Pollycarpus tak kenal Munir. Dia digerakkan kekuatan besar yang bisa mengendalikan pranata hukum," ujarnya.
Karena itu, dia mendorong lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM diberi kewenangan besar seperti KPK. Selama ini Komnas HAM hanya berwenang melakukan investigasi dan mengeluarkan rekomendasi. Sedangkan penyidikan hingga pengajuan ke persidangan HAM masih dipercayakan pada jaksa. Hal ini pula yang kerap membuat upaya penegakan hukum, khususnya kejahatan HAM, tak pernah sesuai dengan harapan. (Baca: Didekati Tim Sukses Prabowo Istri Munir Menolak)
Prabowo Subianto memang disebut terlibat dalam sejumlah kasus HAM masa lalu. Di antaranya adalah penculikan aktivis yang membuatnya dicopot dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pencopotan itu merupakan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira TNI yang menyatakan Prabowo bersalah dalam kasus itu dan sejumlah kasus lainnya. Namun hingga saat ini Prabowo belum diajukan ke pengadilan HAM. (Baca: Suciwati Jadi Rujukan Mahasiswa Uniska di Pilpres)
