Pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) mengkuti sosialisasi pencegahan pengendalian Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) di Medan, Sumut, Jumat (9/5). ANTARA/Irsan Mulyadi
TEMPO.CO, Surabaya - Direktur Avian Influenza-zoonosist Research Center (AIRC) Chairul Anwar Nidom mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium haji tahun ini. Alasannya, belum ditemukan vaksin untuk virus MERS-CoV dan pemerintah Arab Saudi terkesan tidak ada upaya pengendalian apa pun untuk mengantisipasi penyebaran MERS.
"Kalau hingga awal Juli tidak ada tindak pencegahan dari Arab Saudi, saya pribadi menyarankan moratorium haji," kata Nidom kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014. (Baca: Virus MERS Meluas, 147 Orang Meninggal di Saudi)
Ibadah haji, kata dia, merupakan momen berkumpulnya puluhan juta umat muslim dunia di satu tempat. Bila tidak ada upaya pengendalian, Nidom mengatakan, penularan virus MERS lebih cepat ke negara-negara muslim lainnya lewat para Jemaah. (Baca: Waspada MERS, Kemenag Tasikmalaya Awasi Jemaah)
Nidom juga mendorong negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menginisiasi pertemuan untuk membahas bahaya MERS. Upaya ini penting mengingat banyak umat muslim dunia akan menunaikan ibadah haji di tengah ancaman virus MERS.
"Indonesia harusnya mendorong ini agar memberikan pencerahan pada umat muslim. Jangan dipaksakan berangkat jika hingga awal Juli belum ada upaya pencegahan MERS, terlalu berisiko," katanya.
Ia mengingatkan bahwa virus MERS belum tentu berasal dari unta. Sebab, riset belum menemukan virus hidup MERS pada tubuh unta, melainkan hanya ditemukan DNA virusnya.
Dia juga mempertanyakan keseriusan WHO menghadapi virus MERS. Karena ditemukan di jazirah Arab Saudi, ia menduga WHO sengaja tidak memutuskan wabah global virus MERS. "Kenapa WHO diam saja? Jangan-jangan karena virus MERS ditemukan di daerah kawasan umat muslim," kata Nidom. (Baca: Antivirus MERS Bikinan Indonesia Tunggu Izin WHO)
