Ini Alasan Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Masuk Kampus  

Reporter

Kamis, 17 April 2014 19:16 WIB

Jokowi: PDIP Bakal Menang Besar

TEMPO.CO, Bandung - Sekitar 100 mahasiwa ITB berunjuk rasa menolak kedatangan Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, ke kampus mereka di Jalan Ganesa, Bandung, Kamis, 17 April 2014. "Kami tidak ingin kedatangan Jokowi karena berbau politis," kata koordinator lapangan aksi mahasiswa ITB, Oky Fauzi Rahman.

Mahasiswa mempertanyakan rencana kedatangan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan itu ke kampus ITB. "Kalau tanda tangan kerja sama tidak masalah di rektorat, kenapa mau datang ke kuliah umum?" ujarnya. (Baca: Datang ke ITB, Jokowi Didemo Mahasiswa)

Menurut Oky, acara kuliah umum bersama Jokowi dinilainya mendadak. Biasanya, jauh-jauh hari sudah jelas pembicara dan judulnya. "Judul kuliah umum di spanduk pun enggak ada," katanya.

Pada spanduk kuliah umum yang bertempat di Aula Timur ITB itu hanya bertuliskan waktu kuliah umum dan foto Joko Widodo dengan seragam Gubernur DKI Jakarta tanpa judul kuliahnya. (Baca: ITB Klaim Netral dalam Proses Demokrasi)

Oky mengatakan mahasiswa siap menerima calon presiden mana pun asalkan dihadirkan bersama untuk berdialog. "Datangkan semua capres untuk kami uji bareng-bareng," ujar Oky Fauzi Rahman.

Demonstrasi mahasiswa ITB itu mengurungkan Joko Widodo menyampaikan kuliah umum tentang pembangunan di Jakarta.

Sejumlah mahasiswa yang kecewa mempertanyakan aksi mahasiswa itu karena dinilai bukan keputusan bersama seluruh mahasiswa ITB. "Tidak mungkin harus menunggu 3.000 mahasiswa ITB sepakat. Kami mengambil langkah cepat untuk menjaga nama baik ITB," kata Oky Fauzi Rahman.

ANWAR SISWADI



Berita lain:
Wanita Italia Koma di Bali, Napoli Galang Dana
Belanda Bantu PT PAL Produksi Kapal Perusak Rudal
Kasus Murid TK JIS, Korban Baru Versi Komnas Anak

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

5 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

9 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

9 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

10 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

11 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

12 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

14 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

14 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya