TEMPO Interaktif, Jakarta: Silaturahmi nasional kader Partai Persatuan Pembangunan yang berlangsung di Jakarta, 25-27 Februari ini merekomendasikan agar pengurus harian melakukan muktamar sebelum 2006. Rekomendasi yang ditandatangani 68 pengurus, baik dari pusat ataupun daerah ini akan disampaikan ke pengurus pusat pekan ini. "Meminta DPP PPP melakukan perubahan siklus muktamar dari 2007 menjadi 2005," kata Suryadarma Ali, salah satu Ketua Pengurus Pusat PPP saat membacakan rekomendasi hasil silaturahmi nasional di Jakarta, kemarin. Selain percepatan muktamar tahun ini, rekomendasi lain yang dibacakan Suryadarma adalah agar Ketua Umum PPP Hamzah Haz mempelopori perubahan dan pembaharuan PPP. Zarkasih Noer, salah seorang Ketua Pengurus Pusat lainnya yakin bahwa pengurus harian akan menjalankan rekomendasi hasil silaturahmi ini meskipun ia mengakui bahwa silaturahmi ini dilakukan di luar struktur kepartaian. "Kalau aspirasi ini tidak ditampung, malah bisa mendesak muktamar luar biasa. Berarti itu akan rugi semua," ujar Zarkasih Noer seusai acara silaturahmi.Soal kemungkinan penjatuhan sanksi, Zarkasih percaya, pengurus pusat tak akan memberikan sanksi kepada panitia dan peserta muktamar. Pemberian sanksi akan menjatuhkan kredibilitas. "Saya kok masih yakin tak akan ada pemecatan," tuturnya. Sementara itu, salah satu Ketua Pengurus Pusat yang menentang acara silaturahmi nasional kader PPP diadakan, Sulaeman Fadeli menyatakan bahwa sanksi terhadap peserta dan panitia silaturahmi baru akan dibahas dalam rapat pengurus harian mendatang. Namun mungkin saja sanksi itu tak diberikan karena silaturahmi ini tidak menjadi ajang muktamar luar biasa. "Kalau hanya rekomendasi, sah-sah saja," katanya. Purwanto