Sehari Jelang Nyoblos, Money Politics Marak

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 8 April 2014 16:47 WIB

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Poso - Sehari menjelang hari pencoblosan pada 9 April besok, para calon anggota legislatif mulai mendekati pemilih dengan mengiming-imingi bahkan membagikan sejumlah uang kepada para pemilih. Sejumlah warga di Poso, Sulawesi Tengah, mengaku sudah ditawari uang yang nilainya ratusan ribu rupiah agar mau mencoblos caleg dan partai tertentu di wilayah itu.

Fitriani, 24 tahun, warga Poso Kota, mengaku ada caleg yang menghubunginya dan menjanjikan uang Rp 100 ribu jika dirinya mencoblos caleg tersebut besok. "Pilih dia, yah, dapat Rp 100 ribu," kata Fitriani menirukan tim sukses caleg tersebut.

Menurut dia, uang dari caleg itu sudah diberikan kepada rekannya. Saat rekannya membagikan uang tersebut, dia datang ke tempat pembagian fulus itu, tapi kemudian dia tinggalkan tempat pembagian uang tersebut. "Saya tidak mau menerima uang itu karena saya tahu itu pelanggaran," katanya kepada Tempo, Selasa, 8 April 2014.

Warga lainnya, sebut saja Dedi, mengaku ditawari uang hingga ratusan ribu untuk memilih caleg tertentu. Namun ia juga menolak. Sebab, dia mengaku sudah memiliki calon sendiri.

Selain itu, saat ini di Poso, Sulawesi Tengah, juga banyak beredar pesan pendek (SMS) dan Broadcast BlackBerry Messenger yang berisi ajakan untuk mencoblos partai tertentu. Namun warga hingga kini belum melaporkan pelanggaran pemilu itu ke panwaslu setempat. (Baca pula: PPATK: Caleg Jangan Dompleng Dana Bansos)

Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Poso Ferry Korua meminta agar masyarakat tidak segan-segan dan takut untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayahnya. "Kalau mengetahui adanya serangan fajar, segera laporkan. Kalau perlu sama buktinya, baik itu foto atau video saat serangan fajar," katanya.

Ferry mengatakan pihaknya akan menindak tegas apabila ada caleg atau parpol yang melakukan serangan fajar. Memang ada beberapa caleg dari partai tertentu yang mencoba bagi-bagi uang untuk itu. Guna mengantisipasi hal tersebut, Panwaslu segera berkoordinasi dengan panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan panitia pengawas lapangan (PPL) agar memperketat pengawasan.

Jumlah pemilih di Kabupaten Poso sebanyak 145.619 orang. Jumlah surat suara yang diterima Komisi Pemilihan Umum Daerah Poso sebanyak 600.469 lembar yang terdiri atas surat suara DPD, DPR, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan DPRD Kabupaten Poso.

AMAR BURASE







Baca juga:
Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan
Kata Agnez Mo Soal Insiden Nip Slip
Bersaksi untuk Andi Mallarangeng, Adhyaksa Kesal
Kata Jokowi Soal Aliran Duit Busway Karatan ke Anaknya
Prabowo Bilang Pemimpin Jakarta Penipu, Ahok: Termasuk Saya Dong




Advertising
Advertising

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

20 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

23 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya