Puluhan aktivis Serikat Keluarga dan Mantan Buruh Migran melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta (19/3). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut Pemerintah bertanggung jawab membayar diyat 21 miliar untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Wanita Satinah yang akan menghadapi eksekusi hukuman pancung di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Tenaga Kerja DPR Poempida Hidayatulloh mendesak Kementerian Luar Negeri lebih proaktif melobi Saudi Arabia terkait kasus hukum pancung kepada Satinah, tenaga kerja Indonesia. Menurut dia, pemerintah tidak boleh ragu-ragu membayar diyat atau denda sebesar 7 juta riyal (sekira Rp 21 miliar) untuk menyelamatkan Satinah.
"Kalau pemerintah diam saja, DPR akan inisiasi pengumpulan koin untuk Satinah," kata Poempida di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2014. Mekanisme perlindungan TKI atau WNI di luar negeri harus segera direvisi. Apalagi hal ini tidak bisa hanya dibebankan melalui penganggaran APBN semata. (Baca: Di Pengadilan, Satinah Mengaku Bunuh Majikannya).
Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati dengan pancung terhadap Satinah pada 2007. Dalam sidang, Satinah mengakui membunuh majikannya, Nurah, dan mengambil uang majikannya sebesar 38 ribu riyal atau sekitar Rp 119 juta. Satinah mengaku membunuh karena emosi setelah dimarahi majikannya. (Baca: Cegah Eksekusi Satinah, SBY Surati Raja Saudi).
Satinah sudah mendapatkan lima kali penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Seharusnya Satinah dieksekusi pada Agustus 2011. Kemudian diundur sebanyak lima kali, yaitu pada Desember 2011, Desember 2012, Juni 2013, Februari 2014 dan 5 April 2014. (Baca: Bantu Satinah, Pemerintah Bujuk Keluarga Majikan).
