TEMPO.CO, Jakarta --Rektor Uninversitas Hasanuddin Makassar, Aswanto berjanji bakal berupaya keras membentengi diri terhadap godoaan suap bila terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Aswanto mengaku tak ingin terjerembab dalam kasus korupsi lantaran tergoda dengan uang seperti halnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
"Kuncinya jangan hanya takut sama Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi harus lebih takut kepada Tuhan," kata Aswanto seusai menjalani uji kelayakan calon hakim MK di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 4 Maret 2014.
Aswanto juga berjanji akan kebal dengan intervensi dari kelompok tertentu bila terpilih sebagai hakim MK. Bahkan ia menegaskan langsung melepaskan jabatannya bila bisa diintervensi."Kalau keberadaan saya di MK nantinya akan merusuak penegakan hukum, saya siap mundur tanpa harus diproses," ujarnya.(baca: Calon Hakim MK: Mobil Saya Tidak Lima, Cuma Empat....)
Aswanto adalah satu dari 11 calon hakim MK yang sedang menjalani proses seleksi di Komisi Hukum. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat membuka pendaftaran calon hakim MK. Pendaftaran itu dibuka untuk mengisi dua kursi hakim yang lowong di Mahkamah. Kursi hakim itu dulunya ditempati Akil Mochtar, yang terjerat kasus korupsi sengketa pilkada, dan Harjono, yang bakal pensiun Maret 2014.
Untuk mencegah peluang suap terhadap dirinya, Aswantno berjanji akan menutup diri dari orang-orang yang hendak menitipkan kasus kepadanya. Namun dia tetap akan menjaga silaturahmi kepada siapapun yang dianggapnya tidak berpotensi mempengaruhi sikapnya."Silaturahmi tidak boleh putus, tetapi yang berkaitan dengan kasus saya harus menutup diri," katanya.
Aswanto menambahkan alasannya mendaftar sebagai calon hakim MK dilandasi keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia yang tak lepas dari unsur transaksional. Sehingga kepercayaan terhadap masyarakat terhadap penegakan hukum lenyap. Oleh karena itu, ia juga akan melibatkan masyarakat pada setiap keputusan yang diambilnya.
"Saya akan mengundang masyarakat menguji kembali keputusan yang bakal diambil, sehingga mereka ikut menilai apakah keputusan itu adil atau tidak," ucapnya.
