PNS Padang Libur Pilkada Hari Ini

Reporter

Editor

Harun Mahbub

Rabu, 5 Maret 2014 05:32 WIB

Walikota Padang Fauzi Bahar memasukan surat suara yang ke dalam kotak suara pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di TPS 08, Kelurahan Kampung Padang, Sumbar (30/10). ANTARA/Maril Gafur

TEMPO.CO , Padang - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, meliburkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Padang untuk mengikuti Pemilihan Daerah (Pilkada) putaran kedua, pada Rabu 5 Maret 2014. "Untuk peningkatan partisipasi pemilih," ujar Pejabat Wali Kota Padang Erizal, Selasa 4 Maret 2014.

Keputusan itu berdasarkan surat KPU Padang nomor 24/KPU-Kota-003.4350905/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014, tentang penetapan hari libur pada pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota putara kedua, dan keputusan Gubernur Sumatera Barat, nomor 131.13.160.2014, tentang penetapan hari yang diliburkan di Kota Padang saat pemungutan suara.

Sekretaris Daerah Kota Padang Nasir Ahmad menambahkan pihaknya juga meminta agar pegawai BUMN atau BUMD di Kota Padang juga diliburkan. Agar, tak ada alasan warga kota untuk tidak memilih pada Pilkada ini. "Ini untuk meminimalisir angka Golput. Kami berharap seluruh pemilih menyalurkan hak pilihnya," ujar dia.

Kepala Kepolisian Resor Padang, AKBP Wisnu Andayana mengatakan pihaknya akan mengerahkan 648 personel Polresta Padang untuk mengamankan Pilkada putaran kedua ini. "Kami akan tempatkan personel di 1532 TPS," ujarnya. (Baca : Pilkada Padang Pakai Kardus)

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler
Calon Hakim Konstitusi Dikuliahi Pakar Tata Negara

Bunuh Diri Bersama, Anita Diduga Diteror

Bagaimana Suami Anggota DPR ini Sekap Pegawai Resto?

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya