TEMPO.CO , Padang - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, meliburkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Padang untuk mengikuti Pemilihan Daerah (Pilkada) putaran kedua, pada Rabu 5 Maret 2014. "Untuk peningkatan partisipasi pemilih," ujar Pejabat Wali Kota Padang Erizal, Selasa 4 Maret 2014.
Keputusan itu berdasarkan surat KPU Padang nomor 24/KPU-Kota-003.4350905/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014, tentang penetapan hari libur pada pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota putara kedua, dan keputusan Gubernur Sumatera Barat, nomor 131.13.160.2014, tentang penetapan hari yang diliburkan di Kota Padang saat pemungutan suara.
Sekretaris Daerah Kota Padang Nasir Ahmad menambahkan pihaknya juga meminta agar pegawai BUMN atau BUMD di Kota Padang juga diliburkan. Agar, tak ada alasan warga kota untuk tidak memilih pada Pilkada ini. "Ini untuk meminimalisir angka Golput. Kami berharap seluruh pemilih menyalurkan hak pilihnya," ujar dia.
Kepala Kepolisian Resor Padang, AKBP Wisnu Andayana mengatakan pihaknya akan mengerahkan 648 personel Polresta Padang untuk mengamankan Pilkada putaran kedua ini. "Kami akan tempatkan personel di 1532 TPS," ujarnya. (Baca : Pilkada Padang Pakai Kardus)
ANDRI EL FARUQI
Terpopuler
Calon Hakim Konstitusi Dikuliahi Pakar Tata Negara
Bunuh Diri Bersama, Anita Diduga Diteror
Bagaimana Suami Anggota DPR ini Sekap Pegawai Resto?
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya