Soekarwo Minta Satpol PP Ikut Sukseskan Pemilu  

Reporter

Senin, 3 Maret 2014 13:49 WIB

Petugas Panwaslu DKI Jakarta dibantu Satpol PP membersihkan seluruh wilayah Jakarta dari berbagai spanduk, baliho, poster atau stiker yang berisi ajakan untuk memilih atau dukungan terhadap salah satu pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, Jakarta, (15/6). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2014. Permintaan itu disampaikan Soekarwo dalam perayaan ulang tahun Satpol PP ke-64 dan Satlinmas ke-52 di Lapangan Markas Kodam V Brawijaya, Senin, 3 Maret 2014.

Acara yang dihadiri beberapa kepala daerah dan pimpinan Satpol PP dari seluruh Indonesia ini juga menjadi rapat koordinasi nasional Satpol PP menjelang Pemilu 2014. Soekarwo yang bertindak sebagai inspektur upacara meminta Satpol PP siap mengawal pemilu. “Itu tugas tambahan Satpol PP selama pelaksanaan Pemilu 2014,” kata Soekarwo.

Soekarwo menegaskan, Satpol PP harus meningkatkan kinerjanya dalam penegakan peraturan Undang-Undang Pemilu, terutama dalam hal penertiban baliho pemilu para caleg dari berbagai partai politik. “Selama ini kinerja terkait itu masih kurang,” kata Soekarwo.

Dengan pelibatan Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2014, pesta demokrasi ini diharapkan bisa berlangsung jujur dan adil. Menurut Soekarwo, pekerjaan Satpol PP untuk menegakkan peraturan pemilu termasuk tugas yang berat karena banyak kontestan pemilu yang ingin mencuri start kampanye. “Jadi harus nempel terus dengan UU Pemilu,” kata Soekarwo.

“Satpol PP akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk penegakan aturan pemilu,” kata Soekarwo.

Selama ini Satpol PP aktif menertibkan atribut kampanye partai dan calon anggota legislatif di berbagai daerah. Tak jarang aksi penertiban peraturan daerah itu berujung bentrokan fisik dengan simpatisan partai ataupun calon legislator yang merasa dirugikan.

EDWIN FAJERIAL

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya