TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin mengatakan pemerntah tak bisa memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencabut draft revisi Undang-Undang KUHP dan KUHAP yang sudah dikirimkan ke KPK ke presiden. Alasannya draft RUU itu kini sudah mulai dibahas DPR.
“Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas di komisi hukum tak bisa ditarik sepihak oleh presiden," kata Amir, dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 21 Februari 2014.
Menurut Amir bila sudah masuk tahap pembahasan, penarikan draft harus dilakukan atas persetujuan DPR. Apalagi saat ini masing-masing fraksi sudah menyampaikan daftar inventaris masalah yang mulai dibahas di komisi hukum.
Meski tak bisa menarik draft RUU, Amir menyatakan draft RUU sudah mengakomodir keinginan KPK. Amir menyatakan draft yang sudah diajukan pemerintah sama sekali tak memuat pasal yang melemahkan tugas dan kewenangan KPK.
Draft revisi RUU KUHP dan KUHAP yang sudah dibahas dinilai banyak pihak berisi materi yang melemahkan kewenangan KPK. Beberapa di antaranya pembatasan penyadapan,dan pengaturan masa penahanan.
Rabu lalu, KPK telah mengirimkan surat pada presiden berisi permintaan KPK agar pembahasan draft RUU KUHP dan KUHAP ditunda hingga terpilihnya anggota DPR baru periode 2014-2019. Selain itu, KPK juga memberi sejumlah usulan dan penguatan materi terhadap UU KPK.
IRA GUSLINA SUFA
Baca juga:
Patrialis Merasa Tak Langgar Kode Etik
Khofifah Akan Uji Materi Peraturan MK
KY: Calon Hakim MK Harus Berintegritas
Hadiri Sidang Akil, Patrialis Langgar Kode Etik?
Berita terkait
PPK GBK Pasang Tembok di Jalan Masuk Hotel Sultan, Respons Pengacara Perusahaan Pontjo Sutowo?
1 November 2023
Kuasa Hukum PT Indobuildco, Amir Syamsudin, angkat bicara menanggapi tindakan PPK GBK membangun tembok beton permanen di jalan masuk Hotel Sultan.
Baca SelengkapnyaProfil Amir Syamsuddin, Bekas Menteri SBY yang Jadi Kuasa Hukum Pontjo Sutowo vs Pemerintah
5 Oktober 2023
Amir Syamsuddin adalah seorang pengacara sekaligus mantan Menkumham pada Kabinet SBY yang menjadi kuasa hukum Pontjo Sutowo.
Baca SelengkapnyaSengketa Hotel Sultan antara Pemerintah Vs Pontjo Sutowo Libatkan 3 Pengacara Ternama, Simak Profil Mereka
4 Oktober 2023
Polemik Hotel Sultan antara pengelola GBK dan PT Indobuildco terus berlanjut. Tiga pengacara ternama terlibat dalam kasus ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPT Indobuildco Sempat Bertemu PPK GBK Sebelum Pengosongan Hotel Sultan, Apa Hasilnya?
4 Oktober 2023
Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsudin mengatakan pihaknya terkejut dengan pengosongan paksa Hotel Sultan oleh PPK GBK.
Baca SelengkapnyaSosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi
16 November 2022
Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Larang Kader Bicara KLB
16 Juni 2019
Kader Demokrat juga dilarang melakukan komunikasi publik dalam bentuk apapun terkait konflik internal.
Baca SelengkapnyaRUU KUHP, Kenapa Pasal Zina dan Homoseksual Rentan Diskriminatif?
26 Januari 2018
Di dalam RUU KUHP, rumusan pasal perzinaan dan homoseksual dianggap multitafsir sehingga rentan memunculkan diskriminasi.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat, KPK Tetap Tolak Delik Korupsi di KUHP
14 Juni 2017
KPK tetap menolak delik tindak pidana korupsi masuk ke dalam RUU KUHP meski pemerintah dan DPR sepakat memasukkannya dalam rapat pembahasan di DPR.
Baca SelengkapnyaPasal Korupsi dalam Revisi KUHP, Komisi III: Lengkapi UU Tipikor
22 Mei 2017
Wakil Komisi III DPR Benny K. Harman mengatakan masuknya beberapa ketentuan tindak pidana korupsi di KUHP bakal melengkapi Undang-Undang Tipikor.
Baca SelengkapnyaAnggota Panja Tak Kuorum, Pembahasan Revisi KUHP Ditunda
22 Mei 2017
Dalam rapat pembahasan Revisi KUHP hari ini, dua fraksi dengan suara terbesar PDI Perjuangan dan Golkar tidak hadir.
Baca Selengkapnya