Panglima: Prajurit Tak Berangkat, Jenderal Juga
Senin, 10 Februari 2014 13:09 WIB
Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan membatalkan kunjungannya ke Singapura. Moeldoko beralasan karena Singapura membatalkan undangan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan sejumlah perwira TNI. "Masak prajurit tak berangkat, jenderalnya datang," ujar Moeldoko. Namun demikian, Jupiter akan tetap hadir bila diberi jadwal aerobatik. Jika tidak, pesawat itu tak didatangkan ke Singapura pada acara 11-16 Febrari 2014 nanti. Sebelumnya Singapura mengkritik soal penamaan KRI Usman-Harun. Alasan negara itu, dua marinir Indonesia itu bersalah dalam kasus pengeboman gedung MacDonald di Orchad Road pada 10 Maret 1965, saat era konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dalam ledakan yang menewaskan tiga orang itu, Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said dinyatakan bersalah. Mereka dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968. Kritik Singapura itu pun berujung panjang. David Boey, mantan bidang koresponden pertahanan Straits Times , menulis kolom di Straits Times yang menyarankan agar KRI itu tak diizinkan memasuki perairan Singapura. SUNDARI Berita terkait Soal Usman Harun, Panglima TNI Batal ke Singapura Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow Tim Jupiter Batal Tampil di Singapore Airshow Hajrianto: Singapura Tak Punya Empati Di Balik Ziarah PM Singapura ke Makam Usman-Harun
Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo
4 hari lalu
Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo
Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.
Baca Selengkapnya
Jokowi dan Lee Hsien Loong Gaungkan Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia-Singapura
7 hari lalu
Jokowi dan Lee Hsien Loong Gaungkan Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia-Singapura
Sama-sama lengser tahun ini, Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyoroti pentingnya keberlanjutan kerjasama di antara kedua negara.
Baca Selengkapnya
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
12 hari lalu
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.
Baca Selengkapnya
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
31 hari lalu
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.
Baca Selengkapnya
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP
33 hari lalu
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP
Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.
Baca Selengkapnya
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob
34 hari lalu
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob
Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.
Baca Selengkapnya
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak
34 hari lalu
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak
KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.
Baca Selengkapnya
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo
35 hari lalu
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo
Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.
Baca Selengkapnya
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
35 hari lalu
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Baca Selengkapnya
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya
51 hari lalu
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya
Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
15 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu