Wakil Ketua KPK: Partai di Sini Tak Punya Ideologi

Reporter

Editor

Anton Septian

Rabu, 29 Januari 2014 06:53 WIB

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat memberikan keterangan dalam jumpa pers terkait penolakan pelantikan Hambit Bintih di gedung KPK, Jakarta (27/12). Dalam keterangannya KPK resmi menolak pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyangsikan partai di Indonesia memiliki ideologi. "Ada nggak sih yang suatu perbedaan ideologi yang membedakan partai? Saya kok nggak dapat," kata Bambang di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2014.

Menurut Bambang, “ideologi” semua partai sekarang menuju ke tengah seperti kekaryaan. Selain tidak punya memiliki ideologi, Bambang mengatakan ada hal yang lebih mencengangkan. "Bahkan yang mengerikan partai itu menuju kartel," kata Bambang.

Bambang mengatakan saat ini ada kecenderungan “deparpolisasi”. Partai, kata dia, digunakan oleh seseorang, sekelompok orang atau pemimpinnya, untuk kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan bangsa. "Menurut satu penelitian, motif untuk menjadi calon legislatif sekarang telah bergeser dari pengabdian menjadi aktualisasi," kata Bambang.

Selain adanya kecenderungan “deparpolisasi”, Bambang mengatakan tidak ada partai yang melakukan rekruitmen dan kaderisasi secara sistematik. Akibatnya, setiap orang yang memiliki uang bisa menjadi calon legislatif. "Bahkan sekarang kalau punya uang, bisa menjadi elite partai," kata Bambang.

Oleh karena itu, kata Bambang, orang yang menjadi kader partai tidak paham ideologi. Seseorang yang tidak jelas asal usulnya bisa menjadi kader, misalnya artis tertentu. "Bagaimana bisa membangun bangsa ini, kalau kadernya seperti itu. Ini menghina partai," kata Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan tidak ada sistem keuangan partai yang akuntabel. "Coba sebut, mana partai yang sistem keuangannya bagus?" kata Bambang.

Menurut Bambang, jika suatu partai sistem keuangannya tidak akuntabel, bagaimana partai tersebut bisa akuntabel terhadap hal lainnya. "Sebenarnya sederhana, untuk melihat integritas seseorang, lihatlah dari cara dia mengelola uang," kata Bambang.

RIZKI PUSPITA SARI

Baca juga:
Kasir Ratu Atut Digeledah, 6 Mobilnya Dibongkar
Daftar 14 Kendaraan Adik Ratu Atut yang Disita KPK
Mengapa Davos Penting Bagi Jokowi?
Banjir, Jokowi Pilih Mangkir dari Forum Davos
Ini Sebab Polisi Duga Bos Tata Motors Bunuh Diri
Bupati Bogor: Pak Jokowi, Tak Selalu Uang dan Uang

Berita terkait

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

1 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

7 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

10 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

12 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

13 hari lalu

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto alias BW, merespons putusan MK yang menolak permohonan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

14 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

14 hari lalu

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan hadir dalam sidang putusan MK soal sengketa pilpres atau PHPU. Apa alasan kehadirannya?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

14 hari lalu

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

Pagi ini, Senin, 22 April 2024 putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2024 atau PHPU akan dibacakan. "Ada kejutan," kata Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

18 hari lalu

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

30 hari lalu

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya