DPR Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional  

Reporter

Selasa, 21 Januari 2014 11:27 WIB

Sejumlah warga kaki gunung Sinabung saat beristrahat di Posko Tanggap darurat erupsi gunung api sinanung di Kabanjahe, Sumatera Utara,Rabu (15/01). Warga meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menjadikan bencana sinabung menjadi bencana Nasional.Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat, Hasrul Azwar, meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional atas musibah di sejumlah daerah. Menurut dia, bencana di sejumlah wilayah sudah memerlukan penanganan dari pemerintah pusat.

"Status itu akan membuat pemerintah all out menangani musibah ini," kata Hasrul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 21 Januari 2014. Oleh karena itu, ia melanjutkan, status bencana nasional sudah mendesak diberlakukan. "Tunggu apalagi?"

Dia mencontohkan letusan Gunung Sinabung yang sudah berlangsung selama empat bulan. Selain itu, Hasrul juga mencontohkan banjir di Jawa Barat, banjir di kawasan jalur Pantura, dan bencana di Manado. Hasrul mengatakan, akibat banjir ini, perekonomian menjadi lumpuh.

Status bencana nasional, Hasrul menuturkan, tidak hanya ditetapkan untuk kawasan tertentu. Namun, status ini diterapkan pada semua wilayah yang sedang mengalami bencana.

Menurut dia, penanganan bencana ini tidak hanya mengandalkan dana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Pusat dan Daerah. Namun, kata Ketua Fraksi PPP ini, pemerintah bisa mengeluarkan dana cadangan. "Rp 3 triliun yang siap digunakan."

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:
Ahok: Gimana Enggak Banjir Kalau Tanggul Dibolongi?
Secret Service Ungkap Perselingkuhan Obama?
Michelle Gugat Cerai Obama?
7 Ekspresi Sewot Ani SBY di Instagram

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

23 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya