Bawaslu Temukan Ribuan Kotak Suara dari Kardus

Senin, 20 Januari 2014 07:40 WIB

Sejumlah pekerja merancang kotak suara yang akan didistribusikan ke sejumlah kecamatan di KPU Kota Gresik, Minggu (18/8). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu menemukan ribuan kotak surat suara di 22 provinsi tidak sesuai spesifikasi. Bentuk kotak di tiap provinsi itu tak sama. Warna dan kualitas bahan yang digunakan pun berbeda-beda. Bahkan ada kotak suara yang berbahan seperti kardus rokok ukuran besar.

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum melakukan uji publik atas spesifikasi kotak suara berbahan kardus. "Kotak surat suara berbahan kardus tidak sesuai spesifikasi dan rentan rusak," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuchron, kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2014.

Bawaslu menganggap spesifikasi kotak suara yang tak sesuai akan berdampak pada keamanan dan keselamatan surat suara.

Bahan kotak suara yang tidak tahan air dan gembok suara dari bahan plastik dianggap rentan mengalami kerusakan. Padahal, kotak suara dipakai sebagai alat penyimpanan dan pengamanan surat suara.

"Kotak suara semacam itu juga rawan manipulasi," kata Daniel.

KPU akan memproduksi kotak suara dan bilik suara dari bahan dasar non-logam atau non-aluminium untuk pelaksanaan Pemilu 2014. KPU mengusulkan kotak dan bilik suara untuk Pemilu 2014 terbuat dari bahan dasar plastik atau kardus anti-air.


Alasan KPU untuk tidak lagi menggunakan aluminium sebagai bahan dasar kotak suara dan bilik suara tersebut, adalah untuk penghematan anggaran produksi dan penyimpanan atau perawatan logistik. Plastik dan kardus lebih murah. Lalu, bahan tersebut adalah barang habis pakai artinya tidak disimpan dalam waktu lama karena penyimpanan itu perlu anggaran besar untuk sewa gudang.

FEBRIANA FIRDAUS


Berita lainnya
Banjir Jakarta, Sudah 10.530 Warga Mengungsi
Banjir, Dua Koridor TransJakarta Tak Beroperasi
Stasiun Tanah Abang Terendam 8 cm
Titik-titik Banjir Pagi Ini, 19 Januari 2014

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

23 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya