TEMPO.CO, Ternate - Kepolisian Daerah Maluku Utara geram dengan sikap Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua yang selalu mangkir menjalani pemeriksaan kasus perusakan dan penjarahan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC).
Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Sobri Effendi mengatakan, Rusli selalu mangkir ketika dipanggil penyidik. Karena itu, penyidik mengalami kesulitan memeriksa Rusli. "Alasannya selalu ada urusan dinas. Tetapi kami tetap akan menjadwalkan kembali memanggil yang bersangkutan. Saya pastikan itu," kata Sobri kepada wartawan Jumat, 3 Januari 2014.
Menurut Sobri, selain mangkir, Rusli juga kerap mencoba melakukan upaya pembunuhan karakter kepada penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, dengan menggiring proses hukum kasus tersebut ke ranah politik. Tak jarang ada indikasi pengerahan massa untuk mendorong menghentikan kasus ini.
"Dan kami pastikan semua upaya itu tidak akan mempengaruhi proses hukum. Kami akan tetap menuntaskan kasus tersebut," ujar Sobri. "Penyidik juga telah menjadwalkan kembali pemanggilan Bupati Morotai. Intinya, kasus ini akan menjadi skala prioritas Polda Maluku Utara."
King Faisal Soelaiman, staf pengajar Universitas Khairun Ternate, menilai sikap kepala daerah yang tidak mematuhi panggilan penyidik pada setiap proses hukum mencerminkan rendahnya komitmen dalam penegakan hukum di Indonesia. "Sebagai pejabat negara, seharusnya memperlihatkan contoh yang baik dalam penegakan hukum. Kalau arogan, justru akan membangun persepsi negatif di masyarakat," ujarnya.
