TEMPO Interaktif, Jakarta:Ruang pertemuan Polwil Pati di Jalan Sudirman Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin 27 Desember penuh sesak dengan hadirnya 92 aktivis gereja. Mereka terdiri 86 orang pendeta dan ketua majelis dari Gereja Injil di Tanah Jawa (GITJ), dan sisanya pengurus Sinode dan Yayasan Kesehatan Kristen Sekitar Muria (YKKSM). Kedatangan mereka ke markas Polwil Pati dipimpin Ketua BPH (Badan Pekerja Harian )Sinode, Pendeta Eka Trisna itu bukan untuk melakukan misa natalan. ?Kami hadir ke sini tak lain minta perlindungan dan pengayoman keamanan pada polisi,? ucap Hardiyanto, SH, seorang pengacara dan juga pengurus Sinode kepada Tempo (27/12).Diterima Kapolwil, Kombes Suhartono, mereka juga mendesak persoalan Rumah Rumah Sakit Kristen Tayu (RSKT), agar diselesaikan secara proposional berdasarkan hukum dengan mengedepankan faktor sejarah. Untuk kepentingan pengusutan itu, ke 92 yang hadir itu, menyatakan diri sebagai penjamin Direktur Rumah Sakit, Dr Vensi Hasmoko dan Ketua Yayasan YKKSM, Hadi Priyanto, yang sejak 14 Desember lalu keduanya dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Jawa Tengah dalam kasus Rumah Sakit Kristen Tayu, agar tidak ditahan. ?Dengan jaminan ini, kami mohon mereka tidak ditahan,? ucap Hardiyanto. Kapolwil Pati, Kombes Suhartono, memberikan dukungan moral kepada pendeta dan majelis GITJ ini. ?Kami akan meneruskan keinginan mereka ke Kapolda,? ucap Kombes Suhartono. Di samping itu, sambil proses hukumnya jalan, polisi berjanji akan mengamankan operasional pelayanan rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan.?Kami juga memberikan mengamankan atas jalannya unit pelayanan kesehatan itu,? ucap Kombes Suhartono. Sebelumnya pada 14 Desember lalu, Ketua Umum BPH Sinode, Pendeta Ekatrisna, bersama sekretarisnya, Adi Waluyo, Totok Haryanto (Wakil Bendahara), dan pengurus Yayasan menemui Kapolda Jateng, Irjen Pol Choirul Rosyid dengan maksud yang sama. Jaminan yang sama juga diberikan Irjen Pol Choirul Rosyid.Menurut surat panggilan No.pol. S.Pgl/1514/XII/2004/Reskrim Polda Jateng yang ditandatangani Kasat III/Pitkor, AKBP Agus Sarjito, pada 19 Desember, Dr Vensi Masmoko dan Hadi Priyanto dijadikan tersangka karena menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan tidak memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 2 UU No 23 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Atas perbuatan itu, mereka diancam hukuman 15 tahun.dan denda maksimal Rp 500 juta.Bandelan Amarudin-Tempo