Azlaini Tak Minta Maaf, Kasus Penamparan Berlanjut  

Reporter

Editor

Anton Septian

Jumat, 29 November 2013 20:20 WIB

Dari kanan, Komisioner Ombudsman RI saat memberi keterangan mengenai kasus Azlaini Agus dalam jumpa pers di gedung Ombudsman, Jakarta (30/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Hendra Nurtjahjo, mengatakan Yana Novia, korban penamparan yang dilakukan Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus (kini nonaktif), memilih melanjutkan proses hukum kasus itu. Yana Novia, kata Hendra, melanjutkan proses hukum karena Azlaini tak mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung.




“Yana sebetulnya sudah memaafkan, tetapi karena Azlaini tidak pernah minta maaf langsung, dia melanjutkan proses hukumnya,” kata Hendra di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat, 29 November 2013.

Hendra mengatakan, sikap Azlaini yang tak jujur dengan terus membantah melakukan penamparan telah melanggar kode etik Ombudsman. Padahal sudah ada bukti-bukti, baik berupa hasil visum maupun keterangan para saksi. “Saksi yang kami mintai keterangan di bawah sumpah,” kata Hendra.

Majelis Kehormatan Ombudsman telah merekomendasikan agar Azlaini diberhentikan tetap dari jabatannya. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil pemeriksaan Majelis yang menyimpulkan Azlaini bersikap kasar, merendahkan orang, dan berbohong.

“Pemberian keterangan yang bertentangan dengan fakta keterangan korban dan para saksi, mencerminkan tidak adanya kejujuran dalam kepemimpinan Azlaini Agus sebagai Wakil Ketua Ombudsman RI,” kata Ketua Majelis Kehormatan Ombudsman Masdar Farid Mas’udi.

Terkait kasus hukum yang dijalani Azlaini, Ombudsman menyatakan tidak akan mengintervensi kasus tersebut. Menurut Ombudsman, polisi telah memproses kasus ini secara profesional.

Anggota Ombudsman RI, Budi Santoso, mengatakan kasus yang terjadi di Pekanbaru juga tidak berkaitan dengan dinas Azlaini. Karena itu, kasus hukum yang kini membelit Azlaini menjadi tanggung jawab pribadi mantan anggota DPR itu.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE


Topik terhangat:
Dokter Mogok | Penyadapan Australia | Penerobos Busway | Jokowi Nyapres

Berita lainnya:
Vita KDI Ngitung Uang Sekoper, Istri Bupati Syok
Hotman Paris Panaskan Konflik Dhani-Farhat
Diberi Sedekah, Pengemis Bertahan di Jakarta
Saat Ditangkap, Pengemis Tajir Coba Sogok Petugas
Surya Paloh: Reformasi Lahirkan Rezim Triomacan
Ada Pengemis Rp 25 Juta, Jokowi Geleng-geleng

Berita terkait

Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

27 Agustus 2023

Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.

Baca Selengkapnya

Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

30 Juli 2023

Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.

Baca Selengkapnya

Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

14 Februari 2023

Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

29 Desember 2021

Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Selengkapnya

Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

30 November 2021

Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

1 Oktober 2021

Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

8 Maret 2021

Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

Teguh mengatakan sampai hari ini banyak menerima keluhan para lansia tak bisa vaksinasi Covid-19 setelah mendaftar online lewat situs Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

20 Februari 2020

Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank

10 Desember 2019

Ombudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank

Ombudsman meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjatuhkan sanksi kepada Direksi BRI Cabang Sampang.

Baca Selengkapnya