Hari Ini Pemilihan Gubernur Riau Putaran Kedua  

Reporter

Rabu, 27 November 2013 10:38 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Pekanbaru - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran kedua berlangsung hari ini, Rabu, 27 November 2013. Dua pasangan calon, Herman Abdullah-Agus Widayat dan Annas Mamun-Arsyadjuliandi Rachman, akan memperebutkan suara 4.000.459 orang pemilih.

Anggota Bidang Pokja dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Asmuni mengatakan seluruh kebutuhan logisitik, kotak suara, surat suara, dan surat undangan, sudah tidak ada masalah sehingga para pemilih bisa menggunakan hak suaranya di 11.669 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 12 kabupaten dan kota.

Hari ini juga dinyatakan sebagai hari libur agar seluruh pemilih bisa hadir di TPS untuk mencoblos. Perusahaan pemerintah maupun swasta juga sudah diimbau meliburkan karyawannya. Bahkan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU membolehkan warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) datang ke TPS dengan hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP). “Mereka tetap bisa mencoblos setelah petugas di TPS mencatatkan namanya dalam DPT tambahan,” kata Asmuni.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Riau Ajun Komisaris Guntur Aryo Tejo menjelaskan 6.430 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara. Mereka disebar ke seluruh TPS yang ada di 12 kabupaten dan kota.

Pemilihan putaran pertama berlangsung pada 4 September 2013. Namun, dari lima pasangan calon, hanya dua pasangan yang meraih suara terbanyak. Annas Mamun- Arsyadjuliandi Rachman yang diusung Partai Golkar mendapatkan 28 persen suara. Sedangkan Herman Abdullah-Agus Widayat yang dijagokan oleh Partai Gerindra dan 11 partai politik lainnya memperoleh 23 persen suara.




RIYAN NOFITRA

Berita Terpopuler Lainnya:
Penuhi Panggilan KPK, Istri Anas Tebar Senyum
KPK Geledah Kantor Muchtar Effendi
MKEK Pusat Sebut dr. Ayu Tidak Melanggar Etik
Lokasi Favorit Vila Pesohor di Hulu Cisadane




Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya