DPR Senang Pembelian Hercules Australia Batal  

Reporter

Selasa, 26 November 2013 19:27 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pesawat Hercules yang akan diberangkatkan bersama Satgas penanggulangan bencana asap di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (25/6). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Ramadhan Pohan mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan yang membatalkan rencana pembelian dan penerimaan hibah pesawat angkut C-130 Hercules dari Australia.

"Kalau benar pembatalan ini karena penyadapan, toplah," kata Ramadhan sambil mengacungkan jempol tangan kanannya di gedung DPR, Selasa, 26 November 2013.

Politikus Partai Demokrat itu lantas mendesak pemerintah untuk menghentikan kerja sama lainnya dalam bidang pertahanan dengan Negeri Kanguru. Hal itu dianggapnya perlu sebagai pernyataan sikap pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia yang belum juga meminta maaf atas penyadapan.

Menurut dia, Indonesia tak usah takut menghentikan kerja sama pertahanan dengan Australia. Sebab, masih banyak negara lain yang berpotensi dalam bidang pertahanan. "Masih ada Rusia, Cina, dan Jerman. Australia jangan merasa sok penting," ujarnya.

Ramadhan berpendapat jika Australia tak kunjung meminta maaf, Indonesia bisa lebih tegas dengan menghentikan kerja sama dalam bidang pangan dan ekonomi. Indonesia kini mengimpor banyak komoditas dari Australia. Namun, ia menganggap Indonesia bisa dengan mudah membeli komoditas tersebut dari negara lain.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan tak meneruskan rencana pembelian enam pesawat angkut C-130 Hercules bekas dari Australia. Tawaran hibah empat unit pesawat serupa dari Negeri Kanguru pun ikut ditolak.

INDRA WIJAYA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

16 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya