Penganut Kepercayaan Dipaksa Pilih Agama
Selasa, 26 November 2013 17:18 WIB
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO.CO , Jakarta - Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR, Selasa, 26 November 2013. Pengesahan itu, salah satunya, membuat setiap warga negara harus mencantumkan pilihan agama dalam kartu tanda penduduk. Warga yang memeluk aliran kepercayaan harus memilih satu di antara lima agama yang diakui pemerintah. "Undang-Undang yang berlaku seperti itu, tapi ini tanpa maksud diskriminasi," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso usai memimpin sidang paripurna di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 November 2013. Fraksi PDI Perjuangan mengaku, sebetulnya mereka sudah berupaya agar pemeluk aliran kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaannya dalam KTP. Namun lobi partai berlambang banteng itu tak berhasil. Kendati gagal, Fraksi PDI Perjuangan memberi catatan sebelum RUU itu disahkan. "Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar bersikap adil terhadap pemeluk aliran kepercayaan itu," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Arif Wibowo saat membacakan laporan komisinya terkait pembahasan RUU Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya. Dalam revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dengan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya. KHAIRUL ANAM
Berita lainnya: Tiga Skenario PDIP Agar Jokowi Jadi Presiden KPK: Tidak Ada yang Disembunyikan dari Boediono Ikut Jokowi Blusukan, Megawati Punya Agenda 2014 Orang Dekat Setuju Jokowi Nyapres Wartawan Tak Lagi Boikot Pemberitaan KPK
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
14 jam lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab
2 hari lalu
Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab
Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
10 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
21 jam lalu