Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah Indonesia menghentikan seluruh kerja sama dengan Australia. Menurut dia, langkah ini diperlukan karena Australia melecehkan harga diri bangsa lantaran menyadap percakapan kepala negara dan pejabat tinggi.
"Kami meminta pemerintah tegas," kata Tjahjo ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November.
Dia mengatakan semua kerja sama, mulai dari perjanjian dagang, militer, sampai pengeluaran visa, harus dihentikan. Penghentian ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih punya harga diri terhadap negara asing. Menurut Tjahjo, pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir dengan kerugian akibat penghentian kerja sama dengan Australia. Dia mengatakan ini masalah prinsip dan harga diri yang harus ditegakkan.
Terbukanya kasus penyadapan dinas intelijen Australia terhadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang dekatnya memicu ketegangan politik. Perdana Menteri Australia Tony Abbot menolak meminta maaf. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan pernyataan Abbot yang menganggap remeh penyadapan. Presiden menarik Duta Besar Indonesia di Australia, Najib Riphat Kesoema.
Di sebuah polling yang dilakukan media Australia, Sydney Morning Herald, 62 responden dari 5.648 responden mendesak pemerintah negara tetangga itu minta maaf. Sejumlah tokoh Australia, seperti mantan Menteri Luar Negeri Bob Carr dan guru besar sekaligus ahli Indonesia, Damien Kingsbury, juga mendesak pemerintah meminta maaf kepada Indonesia. Australia sendiri disebut menjamin tak akan melanjutkan penyadapan.
