TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott ihwal penyadapan yang dilakukan intelijen Negeri Kanguru terhadap Indonesia. Menurut dia, pernyataan Abbott telah menganggap remeh laporan penyadapan itu.
"Tanpa rasa bersalah," kata SBY melalui akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Selasa dinihari, 19 November 2013. Sebanyak tujuh cuitan @SBYudhoyono mengomentari kabar penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat. Masing-masing diakhiri tanda *SBY* pada akhir kalimat sebagai penegas cuitan ditulis langsung SBY.
Menurut SBY, tindak penyadapan yang dilakukan Australia sangat mencederai hubungan kemitraan strategis kedua negara itu dengan Indonesia. Karena itu, SBY telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menarik pulang Duta Besar RI di Australia, Nadjib Riphat Kesoema. "Ini langkah diplomasi yang tegas," ujarnya.
Pemerintah, SBY menambahkan, juga meminta Australia memberikan jawaban resmi yang bisa dipahami masyarakat Indonesia ihwal kabar penyadapan itu. "Kami juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," kata dia.
Sebelumnya, Tony Abbott menolak mengomentari laporan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Indonesia. Menurut dia, semua pemerintah juga mengumpulkan informasi di negara lain.
Laporan penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
Laporan terkini dari lansiran media berita Australia itu menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan Australia terhadap SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain SBY, penyadapan dilakukan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Kesemua laporan itu berdasarkan pada bocoran dokumen dari mantan intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden.
SBY mengatakan, pemerintah telah melakukan protes keras sejak ada informasi ihwal penyadapan oleh Australia dan AS. Menurut dia, jajaran pemerintahan telah melakukan langkah diplomasi yang efektif. "Sambil meminta penjelasan dan klarifikasi dari AS dan Australia," ujar dia.
